Audiensi FSPMI dengan Pemprov Jabar Terkait UMSK, Ini Hasilnya.

Bandung, KPonline – Dalam audiensi antara Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada hari Senin (29/1/2018), berjalan tanpa kehadiran Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau yang biasa disapa Aher.

Untuk kesekian kalinya, perwakilan buruh tidak ditemui Aher. Dia lebih memilih bertemu dengan Menteri Dalam Negeri. Sementara yang menemui perwakilan FSPMI adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa dan Kepala Kesbangpol Rudi serta Kadisnaker Provinsi Jabar Ferry.

Para uruh yang dipimpin Ketua DPW FSPMI Jawa Barat Sabila Rosyad menyampaikan beberapa fakta di lapangan yang ditemuinya, diantaranya:

Pertama, ada indikasi APINDO di daerah mengulur waktu.

Kedua, pemerintah diduga mengikuti pola APINDO dalam mengulur waktu penetapan UMSK.

Ketiga, SK DPProv berakhir 28 Januari 2018. Jangan sampai kondisi ini jadi alasan molornya penetapan UMSK

Perwakilan dari Depok pun menyampaikan masalahnya seperti serikat pekerja dan pengusaha sepakat umsk tetap ada dan perusahaan siap melaksanakan kesepakatan tersebut, tetapi mengapa gubernur belum juga menetapkan UMSK?

“Pemprov harus tegas. Kalau APINDO tidak mau berunding UMSK, buat apa ada APINDO. Bubarkan saja?” tegas Slamet.

Begitu juga perwakilan  dari Karawang, Rahmat. Dia menyampaikan bahwa di Karawang kajian tidak dilakukan, pemerintah sudah menetapkan 26 sektor unggulan dan Tartib perundingan belum juga beres dan belum berjalan padahal janji rapat tiap minggu.

Tidak ketinggalan dari Purwakarta pun menyampaikan fakta yang ditemuinya diantaranya setelah penetapan UMK, tidak ada rapat lagi untuk membahas UMSK. Padahal sesuai Keputusan Presiden No. 107 tahun 2004, Dewan Pengupahan Kab/Kota berkewajiban merekomendasikan  UMSK dan karena alasan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten tidak melakukan kajian.

Begitu pun dengan Bekasi. Supriyanto menyampaikan Pemprov Jawa Barat harus melakukan intervensi.

“UMSK Bekasi aahir Januari 2018 harus sudah ditetapkan dan secepat mungkin Pemda daerah se-Jabar melakukan penetapan UMSK,” kata Supri.

Senada dengan Supri, Suparno, Dewan Perwakilan Pengupahan Provinsi menyampaikan masalah-masalah terkait UMSK seperti tidak adanya asosiasi pengusaha dan tidak  ada kajian karena terkendala dana dan Pemprov harus  takeover masalah UMSK seperti Batam dan Tangerang.

Jangan hanya diaudiensi ini kami hanya dianjurkan dan dijanjikan lagi.

“Permasalah diatas menurut kami tanggung jawab provinsi. Jangan main pingpong, lempar sana lempar sini. Giliran buruh aksi sedikit ricuh, dikatain anarkis. Audiensi ini harus ada kesimpulan dan kesepakan UMSK,” kata Suparno.

Giliran dari Subang Wira menyampaikan bahwa di Subang serikat pekerja dan APINDO sepakat ada UMSK dengan 3 sektor unggulan, tetapi APINDO tidak mau menyepakati angka dan diserahkan ke masing-masing perusahaan.

Sementara dari Cianjur dan Bandung Raya menyampaikan bahwa UMSK 2018 harusnya dipermudah, yang penting ada kesepakatan. Saat ini seolah-olah kajian menjadi faktor utama penentuan umsk.

Dikesempatan yang sama, Slamet Bambang dari Kab. Bekasi menyampaikan bahwa Apindo menolak hasil kajian dari PT. Ahasa dan minta perpanjangan waktu 50 hari untuk bahas kajian ini jelas-jelas mengulur waktu.

“Ambil alih lah pemprov tentang UMSK,” protesnya.

Direspon dengan Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa bahwa pihaknya sudah jauh-jauh hari sejak bulan Agustus 2017 memberi surat  instruksi  penetapan UMSK di daerah kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Tak lama setelah memberi respon, Sekda pun meninggalkan peserta audiens karena ada tamunya dari BPK dan rapat audiensi dipimpin oleh Kadisnaker Provinsi Jawa Barat.

Dalam kesempatan ini, Ferry menjelaskan bahwa sesuai Kepmen No.7 tahun2013, ada 8 parameter untuk menentukan sektor unggulan dan harus melalui mekanisme Kajian.

Dalam waktu 1 Minggu dari audiensi ini, Kadisnaker berjanji akan secepatnya menyurati lagi Kadisnaker daerah untuk segera menetapkan UMSK.