Audiensi Buruh Bogor Dengan Kadisnaker Kabupaten Bogor

  • Whatsapp

Bogor, KPonline – Menjelang siang, sekitar pukul 11:46 WIB massa aksi dari berbagai wilayah di Kabupaten Bogor sudah mulai memenuhi lajur-lajur Jalan Tegar Beriman yang berada dikawasan Kompleks Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor. Dua mobil komando sudah terparkir didepan gerbang Kantor Bupati Kabupaten Bogor, seakan-akan bersiap menyambut massa aksi. Aksi unjuk rasa yang rencananya akan dilakukan didepan gerbang Kantor Bupati Kabupaten Bogor pada Kamis 28 November 2019, kali ini menyuarakan agar Bupati Bogor dan DPRD Kabupaten Bogor mengeluarkan surat rekomendasi, untuk menolak Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 561/75/yanbangsos 21 November 2019 yang lalu.

Kaum buruh di Jawa Barat, dan di Kabupaten Bogor pada khususnya, merasa khawatir atas diterbitkannya Surat Edaran Gubernur Jawa Barat tersebut. Surat Edaran tersebut disinyalir tidak berkekuatan hukum tetap, sehingga ada celah bagi pengusaha-pengusaha nakal yang tidak ingin buruh-buruhnya diupah berdasarkan ketentuan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota). Dan tentu saja, penolakan-penolakan atas Surat Edaran tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Bogor saja, akan tetapi hampir diseluruh Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat.

“Saat ini, buruh-buruh yang ada di Kabupaten Bogor merasa galau, karena Surat Edaran Gubernur Jawa Barat. Karena bentuk penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota 2020 yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat hanya sebatas Surat Edaran. Contoh kecil saja, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat pun, masih banyak perusahaan-perusahaan nakal yang tidak membayar upah buruhnya dengan menggunakan UMK. Apalagi saat ini bentuknya hanyalah Surat Edaran, maka bisa dipastikan akan ada banyak lagi perusahaan-perusahaan nakal yang enggan membayar buruhnya dengan menggunakan upah minimum” ungkap Komarudin Martha, Ketua Pimpinan Cabang SPL FSPMI Bogor.

“Oleh karena itu, kami dari FSPMI Bogor meminta agar Gubernur Jawa Barat segera mencabut Surat Ederan Gubernur Jawa Barat No. 561/75/yanbangsos per tanggal 21 November 2019. Dan kami juga meminta agar Gubernur Jawa Barat segera menetapkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat terkait pengupahan 2020” lanjut Komarudin dalam audiensi yang digelar di ruang rapat III Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.

Komarudin mengemukakan argumen bahwa, ada banyak pengusaha yang  beralasan, bahwa ada banyak pabrik yang tutup dikarenakan upah buruh yang tinggi. “Alasan yang dikemukakan oleh pihak pengusaha tersebut ternyata tidak tepat. Berdasarkan hasil penelusuran dan pengumpulan data oleh FSPMI Bogor, ada sekitar 32 ribu perusahaan yang ada di Provinsi Jawa Barat. Dan hanya sekitar 15 perusahaan yang tidak sehat secara keuangan dan manajerialnya. Itu artinya, hanya 0 (nol) koma sekian persen, dimana perusahaan-perusahaan tersebut yang keberatan dengan persoalan upah buruhnya” jelas Komarudin, yang pada saat audiensi dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Rahmat Sudjana dan jajarannya ditemani oleh Awaludin yang mewakili PC SPAMK FSPMI Bogor, dan Ananto Prasetya selaku Ketua PC SPEE FSPMI Bogor. (RDW)