Anggota Legislatif DPRD Purwakarta, Tolak Kenaikan Harga BBM

Purwakarta, KPonline – Aksi unjuk rasa damai tolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan berbagai elemen masyarakat, seperti buruh pabrik, supir angkot dan mahasiswa belakangan ini menandakan kebijakan pemerintah tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat (Indonesia) pada umumnya.

Terlebih, bagi Didin Hendrawan anggota legislatif DPRD Kab. Purwakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ikut menolak kenaikan harga BBM. Sebelum menjadi anggota Legislatif, Ia pun pernah menjabat sebagai ketua PUK SPAMK-FSPMI PT. SIWS.

Bacaan Lainnya

“Setelah melakukan kajian-kajian ilmiah, belum saatnya pemerintah menaikkan harga BBM (Bersubsidi),” kata Didin Hendrawan.

“Lalu, kenapa saya menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang dilakukan pemerintah pada 3 September 2022 lalu? Karena kenaikan harga energi tersebut dinilai tidak wajar lantaran saat ini harga minyak dunia (ICP) tengah mengalami tren penurunan,” lanjut Didin Hendrawan.

Tercatat pada Senin (12/9/2022) pukul 6.10 WIB harga minyak mentah jenis brent tercatat US$92,62 per barel, turun 0,24% dibandingkan posisi terakhir. Sedangkan light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) turun 0,37% ke US$86,47 per barel.

Selain itu, ia juga mengungkapkan seperti kita ketahui bersama baru saja kita dihantam Covid-19. Dan karena wabah tersebut hampir semua sendi-sendi kehidupan (ekonomi) mengalami keterpurukan.

“Baru saja sembuh dari Covid-19, dan mencoba bangkit, kini malah dihadapkan dengan kenaikan harga BBM,” pungkas Didin Hendrawan Kepada Media Perdjoeangan lewat sambungan telepon seluler, Senin (12/9/2022).

“Naiknya harga BBM, inflasi pun terjadi dan dari hal itulah, harga sembako akan ‘merangsek’ naik. Beban pun kian terasa berat bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup,” sambung Didin Hendrawan.

Selain harga sembako, dalam dunia usaha, pengusaha akan mengalami kesulitan saat menjalankan usahanya. Kenapa? Naiknya harga BBM, cost biaya produksi pasti ‘membengkak’ dan bukan tidak mungkin pengusaha melakukan efesiensi.

Biasanya efesiensi yang terjadi adalah pengusaha mengurangi jumlah pengeluaran biaya produksi dengan cara pemutusan hubungan kerja (PHK) pekerjanya. Dan dari sinilah, jumlah penduduk miskin pun akan mengalami ‘inflasi’.

“Pemerintah harus segera mengevaluasi serta merevisi kembali atas apa yang sudah dilakukan (menaikkan harga BBM), rakyat belum siap dan subsidi adalah hak rakyat,” tutup Didin Hendrawan.

Pos terkait