Aliansi Komunitas Driver Lintas Nusantara Tuntut Pemprov Jatim Gratiskan Rapid Tes

  • Whatsapp

Surabaya, KPonline – Dampak adanya Pandemi Corona membuat ekonomi masyarakat semakin terpuruk tak terkecuali dirasakan mereka yang menggantungkan mata pencaharian nya di sektor transportasi seperti para Sopir,kernet dan yang bersinggungan dengan sektor tersebut.

Adanya keharusan untuk melakukan Rapid tes dengan biaya sendiri terasa semakin memperkecil penghasilan mereka,kondisi inilah yang menjadi alasan Aliansi Komunitas Driver Lintas Nusantara (AKDLN) untuk melakukan aksi Demonstrasi pada hari ini Jumat 3 Juli 2020 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

Bacaan Lainnya

Keberatan untuk melakukan Rapid Tes dengan biaya sendiri mulai disuarakan oleh para Sopir terutama ketika berada di daerah Banyuwangi yang merupakan pintu keluar masuk Bali,dimana mereka harus merogoh kocek dengan kisaran 280 ribu hingga 400 ribu rupiah,bahkan malam sebelumnya ada yang harus membayar hingga 600 ribu.

Pada aksi Demonstrasi damai hari ini di Kota Pahlawan , Aliansi Komunitas Driver Lintas Nusantara (AKDLN) turun dengan menggunakan satu Mobil Komando,7 Truk serta 500 massa aksi yang merupakan perwakilan dari berbagai daerah di Jawa Timur.

Korlap Aksi AKDLN Supriyono menyatakan bahwa Aksi hari ini kami menuntut Gratiskan Rapid Tes untuk seluruh rakyat khususnya para Sopir yang harus keluar masuk Bali, kami sengaja mendatangi Grahadi mengingat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan Provinsi Bali adalah Gubernur,sedangkan untuk khususnya Banyuwangi kami sudah melakukan pertemuan dengan DPRD Setempat untuk memberi solusi atas persoalan kami”.

Di dalam Gedung Grahadi, AKDLN diterima oleh Kabagbangpol ,Dinas Kesehatan,Dinas Perhubungan,Pol PP Provinsi,belum ada hasil yang positif hanya saja mereka dijanjikan untuk di pertemukan dengan Gubernur Kofifah Indar Parawansa sepekan mendatang.

Hasil ini disampaikan Supriyono selaku Korlap kepada massa aksi yang telah menunggu selama perundingan,dirinya juga mengajak untuk terus melakukan aksi hingga tuntutan tersebut dipenuhi mengingat Rapid tes adalah hak masyarakat yang menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah. (Khoirul Anam)

Pos terkait