Bandung, KPonline – Perwakilan masa aksi yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jabar (ABJ), menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Barat Jalan Dipenogoro, Citarum, Kota Bandung pada Hari Rabu (21/04/2021).
Sekitar pukul 11.45 Wib perwakilan masa aksi diterima beraudiensi oleh pihak dinas provinsi Jabar dihalaman kantor Gubernur Jawa Barat.
Nampak hadir dalam audensi tersebut para pimpinan SP/SB yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jabar (ABJ), Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat beserta jajarannya.
Adapun hal-hal yang dibahas dalam audiensi tersebut antara lain terkait UMSK, THR dan Penolakan terhadap undang-undang No.11 tahun 2020 dan adanya dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan.
Ajat Sudarjat (selaku koordinator aksi ABJ) menyampaikan, bahwa ada 2 isu lokal seperti THR dan UMSK, kemudian terkait isu Nasional yaitu terkait judicial Review (JR) OmnibusLaw Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi dan adanya dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. Ajat berharap ada ketegasan dari pihak pemerintahan provinsi Jawa Barat kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Barat, “Tegasnya.
Suparno (selaku ketua DPW FSPMI Jawa Barat), menyoroti adanya pendirian posko pengaduan THR yang dirasa kurang tepat, Parno pun meminta agar pemerintah membuat surat edaran kepada perusahaan-perusahaan agar pembayaran THR di bayar secara penuh dan tidak di cicil.
Adapun terkait UMSK Parno minta kepada pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat, agar menyampaikan surat ataupun semacam sinyal kepada pemerintah Kabupaten/Kota terkait UMSK dan sesegera mungkin agar di bahasnya, ia juga berharap UMSK di Jawa Barat, “jangan kemudian kami serikat pekerja/serikat buruh seperti main pingpong, karena dengan adanya saling lempar informasi, baik dari pihak Pemprov maupun Pemda yang tidak jelas, “katanya.
Dia juga menekankan agar UMSK di Jawa Barat tahun 2021 ini dan selanjutnya harus tetap ada.
Sementara dari pihak pemerintah menyampaikan, pertemuan ini bukan semata-mata keinginan kita, namun berkat hikmah dari Allah SWT, pihak kadis menyapaikan permohonan maaf di karenakan Gubernur Jawa Barat sudah mempunyai agenda lain di luar, lalu pihak dinas juga akan menyampaikan aspirasi SP/SB kepada Gubernur Jawa Barat.
Penulis : Drey
Foto : Galih & Zenk
