Bogor, KPonline – Saat ini perjuangan kaum buruh semakin sulit dan berat. Tidak hanya tekanan dari pihak pengusaha saja, akan tetapi dari pihak pemerintah pun banyak peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan sangat tidak pro buruh.
Dan yang lebih mengenaskan lagi, ada juga segelintir kaum buruh yang pro terhadap pemerintah. Hal ini sungguh menggelikan, ketika ditekan dan dimiskinkan secara sistemik melalui peraturan dan kebijakan yang sangat tidak pro buruh, malah ada segelintir kaum buruh yang pro terhadap pemerintah. Sungguh aneh bukan?
Sejak 2012, khususnya buruh-buruh FSPMI di wilayah Bogor sering melakukan aksi-aksi besar. Bahkan aksi-aksi tersebut menjadi tolak ukur bagi pergerakan dan perjuangan buruh-buruh yang lain yang ada di Bogor.
Saat itu, hampir seluruh serikat pekerja dan serikat buruh yang ada di wilayah Bogor, turun ke jalan bersama-sama, hingga pada akhirnya mampu mendongkrak Upah Minimum Kabupaten/Kota Bogor setara dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota Bekasi.
Kenaikan upah kurang lebih 87% pada saat itu, menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah memberikan perhatian yang lebih ke Bogor pada waktu itu.
Pergerakan FSPMI di Indonesia yang begitu massive dan konsisten, dari hari ke hari semakin membesar. Sejak saat itu juga pemerintah membuat aturan-aturan yang membatasi pergerakan buruh terutama pada saat melakukan aksi.
Benturan dengan pihak aparat sering terjadi, meskipun tidak terlalu besar, hal itu membuktikan pembungkaman terhadap gerakan buruh sudah ditabuh genderangnya oleh pihak pemerintah.
Pola Konsep, Lobi, dan Aksi yang dilakukan FSPMI sejak dulu, kini bertambah dengan adanya program Buruh Go Politik. Kenapa buruh harus ikut berpartisipasi aktif dalam politik?
Hal tersebut dijelaskan secara gamblang oleh Agus Joko Santoso, salah seorang calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Bogor dari Daerah Pemilihan 1, yang meliputi wilayah Cibinong, Citeureup, Klapa Nunggal dan Babakan Madang.
Kenapa tidak membuat partai? Agus Joko Santoso menjawab pertanyaan tersebut, yang sering terdengar dan digaungkan baik di media sosial maupun di media-media massa.
“Terlibat aktif dalam politik bagi kaum buruh adalah sesuatu hal yang sudah tidak tabu lagi. Tidak dapat dipungkiri, dalam membangun sebuah partai politik membutuhkan modal yang sangat besar. Akan tetapi semua hal itu sudah dipikirkan oleh para pimpinan di pusat (DPP FSPMI). Jadi seluruh anggota FSPMI harus terlibat aktif dalam program Buruh Go Politik. Karena mungkin saja suatu saat nanti kaum buruh akan mampu membangun partai buruh sendiri,” ungkap Agus Joko Santoso.
Strategi pergerakan dan perjuangan kaum buruh, khususnya FSPMI, saat ini bertambah melalui jalur politik. Program Buruh Go Politik FSPMI ini dibangun sebagai bentuk pergerakan, perjuangan dan juga perlawanan kaum buruh melalui jalur parlemen. Karena semua peraturan, kebijakan dan keputusan pemerintah adalah hasil dari politik.
