4 Standart Perburuhan Internasional yang Wajib Diketahui Buruh

Buruh Purwakarta melakukan mogok daerah. (Foto: Lestareno)

Jakarta, KPonline – Dunia internasional memiliki standart dasar perburuhan yang dirumuskan oleh International Labor Organization (ILO). ILO merupakan sebuah lembaga Perhimpunan Bangsa-Bangsa (PBB) khusus untuk isu perburuhan yang dibentuk pada tahun 1919 setelah Perang Dunia I.

ILO merupakan sebuah lembaga tripartit di level internasional dengan posisi yang “sama” bagi partner sosial, yakni Pemerintah, Pengusaha, Pekerja. Saat ini, keanggotaan ILO meliputi 185 negara.

Bacaan Lainnya

Peran utama ILO adalah untuk memformulasikan standar internasional melalui konvensi (mengikat secara hukum diratifikasi oleh negara anggota) dan rekomendasi (aturan yang tidak mengikat) berdasarkan hak-hak dasar buruh.

Standar dasar perburuhan ILO merupakan Konvensi yang sangat mendasar dan penting sebagai standar universal yang diakui dan diterima secara internasional. Standar dasar ini berlaku bagi setiap negara dan setiap perusahaan, meliputi kebebasan berserikat dan hak untuk berunding bersama (Konvensi 87 dan Konvensi 98), tidak ada kerja paksa (Konvensi 29 dan Konvensi 105), tidak ada pekerja anak (Konvensi 138 dan Konvensi 182), dan tidak ada diskriminasi (Konvensi 100 dan Konvensi 111).

4 Standard Dasar Perburuhan ILO/Koran Perdjoeangan

Kebebasan Berserikat dan Berunding Bersama

Tercantum dalam Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi, 1948 (No. 87)

Pada intinya, konvensi ini mengatur setiap pekerja mempunyai hak untuk berserikat dan hak untuk mengorganisir organisasi mereka sendiri atau bergabung dalam serikat buruh/pekerja untuk mewakili kepentingan dan memperjuangkan hak. Pengusaha dan pemerintah tidak dapat mengintervensi aktivitas serikat buruh/pekerja

Setiap pekerja/buruh mempunyai kebebasan dan hak untuk mengembangkan organisasi kedalam level regional/nasional dan industrial/federasi nasional dapat langsung terlibat dalam mendukung pekerja dan mengorganisir serikat pekerja/buruh.

Mengenai hak untuk berunding bersama diatur dalam Konvensi Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama, 1949 (No.98)

Berunding Bersama adalah sebuah negosiasi antara manajemen dan serikat pekerja/buruh untuk bersama-sama memutuskan tentang upah, kondisi kerja, sosial atau ekonomi yang mempengaruhi kehidupan pekerja/buruh dan keluarganya. Adapun hasil akhir dari perundingan bersama adalah membuat Perjanjian Bersama (PKB). Dalam kaitan dengan itu, perjanjian bersama dapat dibuat di tingkat lokal, regional dan nasional.

Tidak Ada Pekerja Anak

Larangan untuk mempekerjakan pekerja anak diatur dalam Konvensi Usia Minimum, 1973 (No. 138) dan Konvensi Dampak Pekerjaan Buruk bagi Pekerja Anak, 1999, (No. 182).

Konvensi ini mengatur pekerjaan ringan tidak diperbolehkan bagi mereka yang berumur dibawah 13 tahun, pekerjaan biasa tidak diperbolehkan bagi mereka yang berumur dibawah 15 tahun, dan pekerjaan berbahaya tidak diperbolehkan bagi mereka yang berumur dibawah 18 tahun.

Tidak Ada Kerja Paksa

Diatur dalam Konvensi Kerja Paksa, 1930 (No. 29) dan Konvensi Penghapusan Kerja Paksa, 1957 (No. 105)

Konvensi ini mengatur larangan melakukan pekerjaan dengan ancaman dan paksaan, tanpa kesepakatan dan persetujuan. Selain itu, buruh juga tidak boleh diwajibkan menjalankan kerja lembur tanpa dialog terlebih dahulu dengan pekerja atau serikat buruh.

Tanpa Diskriminasi

Larangan mengenai diskriminasi diatur dalam Konvensi Upah yang sama, 1951(No. 100) dan Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958 (No.111).

Pada intinya, konvensi ini mengatur upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, perlakuan yang sama bagi pekerjaan yang sama. Larangan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, antara pekerja/buruh regular dan non-regular, serta diskriminasi terkait dengan jenis apa yang pernah anda terima di tempat kerja?

Pos terkait