Jakarta, KPonline – Isu keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menjadi salah satu prioritas utama dalam perjuangan FSPMI. Bertepatan dengan pelaksanaan bulan K3 yaitu 12 Januari – 12 Februari 2025. Hal ini terungkap dalam siaran persnya Presiden FSPMI, Riden Hatam Aziz, yang menegaskan buruh FSPMI akan melakukan aksi besar di gedung DPR RI pada 6 Februari 2025 mendatang dimana aksi ini merupakan tradisi tahunan yang selalu dilakukan bersamaan dengan peringatan HUT FSPMI untuk menegaskan kembali komitmen perjuangan buruh terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan pekerja.
Dalam aksi kali ini, 10 tuntutan utama menjadi fokus FSPMI dan Partai Buruh, seperti disampaikan oleh Ketua Majelis Nasional FSPMI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal.
FSPMI setidaknya membawa sepuluh tuntutan utama untuk disuarakan kepada DPR RI. Tuntutan ini mencerminkan harapan jutaan buruh di Indonesia agar ada perubahan nyata terhadap kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan rakyat.
Berikut 10 isu aksi FSPMI 6 Februari 2025:
1. Hapus Outsourcing
2. Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan – Tolak Asuransi Swasta Tambahan
3. Segera sahkan UU Ketenagakerjaan yang baru sesuai perintah Mahkamah Konstitusi (MK) dan yang melindungi hak buruh.
4. Tegakkan aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
5. Sahkan RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT) menjadi Undang-Undang
6. Tolak Usia Pensiun 59 Tahun
7. Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan – Stop Impor
8. Pecat Jajaran Menteri yang Membiarkan Terjadinya Pagar Laut
9. Bentuk Panitia Khusus (Pansus) DPR RI tentang Pagar Laut
10. Dukung Terus Presiden Prabowo Subianto dalam Kebijakan Pro-Rakyat
Aksi ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat perjuangan buruh dalam menghadapi berbagai persoalan ketenagakerjaan. FSPMI dan Partai Buruh menegaskan komitmennya untuk terus berada di garis depan perjuangan demi kesejahteraan kaum pekerja.
(Jim).