Semarang, KPonline – Kekecewaan terhadap hasil Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah, terutama dari unsur pemerintahan dalam hal ini Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Dewan Pengupahan Provinsi disampaikan oleh Sumartono selaku Ketua KC FSPMI Semarang Raya dalam pernyataannya pada hari Jum’at (6/12/2024) di Depan Kantor Disnakertrans selepas Rapat Pleno.
Dirinya menyatakan bahwa pemerintah tidak ada sama sekali itikad untuk adanya Upah Sektoral yang seharusnya dalam amar putusan MK mewjibkan adanya UMSP untuk ditetapkan oleh Gubernur.
“Kadisnaker berdalih bahwa dalam Permenaker terbaru, upah sektoral dapat ditetapkan dengan syarat adanya kesepakatan di Dewan Pengupahan. Akan tetapi pembahasannya bukan membahas UMSP, tetapi membahas sepakat atau tidak sepakat untuk membahas UMSP. Bukankah Dewan Pengupahan yang ada disitu bukan hanya unsur dari Apindo saja, dari serikat bagaimana tanggapannya, dari pemerintah bagaimana tanggapannya itu belum dilakukan,” ucapnya.
”Kalau pemerintah itu condong untuk amar putusan MK untuk dapat diwujudkan di semua lapisan masyarakat, di semua daerah tentunya ada itikad yang kuat dari pemerintah yang diwakili oleh Kadisnakertrans Provinsi untuk adanya sebuah rapat pembahasan mengenai UMSP tersebut. Bukan lagi-lagi dasarnya adalah tidak ada juklak mengenai kalau itu tidak ada kesepakatan boleh, kalau ada kesepakatan baru boleh adanya UMSP,” kritiknya kemudian.
Oleh karena itulah, maka Sumartono atas nama KC FSPMI Kota Semarang menyampaikan sikap kecewa yang mendalam terhadap Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah Ahmad Aziz selaku Ketua Dewan Pengupahan. Dirinya mempertanyakan apa yang ada di benak pikiran seorang putra daerah yang menjadi Ketua Dewan Pengupahan ketika melihat disparitas upah antara provinsi Jawa Tengah dengan provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur semakin menjauh.
Sumartono yang juga merupakan Wakil ketua Bidang Pengupahan DPW Provinsi Jawa Tengah, mengingatkan bahwa aksi mungkin saja akan terjadi kalau sikap dari Kadisnakertrans masih saja seperti itu.
“Konsep sudah kami sampaikan, lobi sudah kami lakukan, maka tinggal yang terakhir adalah aksi akan kami susulkan. Berkali kali, berpuluh-puluh kali demi terciptanya kesejahteraan buruh yang ada di Jawa Tengah,” tegasnya. (sup)