UMSK Batam Tak Kunjung Disahkan, Presiden FSPMI-KSPI Geram

UMSK Batam Tak Kunjung Disahkan, Presiden FSPMI-KSPI Geram

Posted by

Batam, KPonline – Ribuan buruh Batam kembali turun ke jalan, pada hari Selasa (13/3/2018). Mereka bergerak dari berbagai kawasan industri di Batam untuk menggeruduk kantor Disnaker Kota Batam, tempat Dewan Pengupahan Kota Batam melakukan rapat. Dalam aksinya, para buruh menuntut agar Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) Batam tahun 2018 segera disahkan.

Ketua Konsulat Cabang FSPMI Kota Batam, Alfitoni mengatakan bahwa Undang – undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang upah minimum yaitu UMK (Upah Minimum Kota) dan UMP (Upah Minimum Propinsi) serta mengatur tentang UMSK (Upah Minimum Sektor Kota) juga UMSP (Upah Minimum Sektor Propinsi).

Maka dari itu jelas bahwa tidak ada alasan bagi pengusaha maupun pemerintah dalam hal ini Kadisnaker kota Batam untuk menghapuskan UMSK Batam tahun 2018

“Sudah lebih dari tiga kali selama bulan Januari 2018, DPK Batam melakukan perundingan UMSK 2018. Akan tetapi sering tidak bisa terlaksana karena peserta rapat tidak memenuhi qourum akibat ketidakhadiran wakil Apindo. Pada awal bulan Februari 2018 yang lalu, aliansi buruh Batam juga melakukan aksi demontrasi ke kantor walikota Batam dengan tuntutan mendesak walikota Batam agar menekan DPK kota Batam menyelesaikan pembahasan UMSK batam 2018,” ungkapnya

Lebih lanjut dia menjelaskan, aksi hari ini bertepatan dengan waktu perundingan pembahasan UMSK. Tidak ada alasan bagi pemerintah dan pengusaha untuk menunda-nunda pemberlakuan UMSK Batam, apalagi menghilangkan UMSK dari bumi Batam.

“Jika masih belum ada kesepakatan, bukan tidak mungkin massa aksi akan terus bertahan, dan akan ada aksi lanjutan yang terus membesar,” ujarnya.

Senada dengan Alfitoni, Presiden FSPMI yang juga Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan bahwa seharusnya penetapan UMSK 2018 seharusnya sudah dilakukan sebelum tanggal 1 Januari.

“Saat ini sudah pertengahan bulan Maret, tetapi belum ada tanda-tanda UMSK akan disahkan. Hal ini membuktikan bahwa rezim sekarang tidak berpihak kepada kaum buruh,” kata Said Iqbal, geram.

Dia menginstruksikan semua daerah yang belum menetapkan UMSK untuk terus “melawan tanpa kompromi” setiap kebijakan yang tidak berpihak pada kaum buruh.

Facebook Comments

Comments are closed.