Rapat perdana Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Jamkeswatch FSPMI periode 2026-2031 resmi digelar pada Senin, 18 Mei 2026, di kantor DPP Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia lantai 3 usai pelaksanaan Kongres dan Musyawarah Nasional organisasi selesai dilaksanakan. Rapat tersebut menjadi momentum awal konsolidasi kepengurusan baru dalam memperkuat perjuangan advokasi kesehatan bagi buruh dan masyarakat luas.
Pasca kongres dan munas, kepengurusan lama secara otomatis dinyatakan berakhir dan digantikan oleh kepengurusan baru yang akan menjalankan roda organisasi selama lima tahun ke depan.
Pergantian kepengurusan dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi sekaligus penguatan program kerja Jamkeswatch FSPMI di seluruh Indonesia.
Presiden FSPMI, Suparno, segera menerbitkan surat keputusan atau SK untuk struktur kepengurusan baru DPN Jamkeswatch FSPMI. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh program organisasi dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan terkoordinasi dengan baik.
Dalam kepengurusan baru tersebut, posisi Ketua DPN Jamkeswatch FSPMI dipercayakan kepada Tomi Junnianur yang juga dikenal sebagai Direktur Jamkeswatch FSPMI. Sementara posisi Sekretaris dijabat oleh Heri Irawan dan Bendahara dipercayakan kepada Eni Haryanti.
Rapat berlangsung dengan suasana penuh semangat dan kekompakan antar pengurus baru dari berbagai wilayah di Indonesia. Seluruh peserta rapat menegaskan komitmen untuk memperkuat pelayanan advokasi kesehatan serta pendampingan masyarakat yang mengalami kendala terkait pelayanan BPJS Kesehatan maupun rumah sakit.
Agenda pertama rapat diawali dengan perkenalan pengurus baru DPN Jamkeswatch FSPMI periode 2026-2031. Masing-masing pengurus menyampaikan kesiapan dan komitmen untuk membangun organisasi yang lebih solid, progresif, serta responsif terhadap persoalan kesehatan masyarakat dan pekerja.
Dalam pembahasan organisasi, DPN Jamkeswatch FSPMI menekankan pentingnya pembentukan struktur Jamkeswatch di seluruh daerah yang memiliki basis FSPMI. Pengurus menilai keberadaan jaringan Jamkeswatch hingga tingkat daerah akan memperkuat koordinasi penanganan pasien rujukan dan mempercepat advokasi kesehatan secara nasional.
Selain itu, rapat juga membahas pembentukan kepengurusan Jamkeswatch FSPMI di tingkat kabupaten dan kota. DPN Jamkeswatch FSPMI menargetkan pembentukan struktur KSB dan DPW di seluruh wilayah Indonesia, khususnya daerah yang selama ini belum memiliki kepengurusan Jamkeswatch.
Koordinasi pembentukan kepengurusan daerah nantinya dipusatkan melalui Mbak Ocha yang ditunjuk untuk mendata kontak serta nama ketua DPW di setiap wilayah. Data tersebut akan menjadi dasar dalam membangun komunikasi dan konsolidasi organisasi secara menyeluruh di tingkat nasional.
Rapat juga menghasilkan keputusan bahwa seluruh surat pemberitahuan dan administrasi resmi organisasi akan disebarkan melalui DPP FSPMI. Sistem tersebut diterapkan agar seluruh agenda, program kerja, dan koordinasi organisasi dapat berjalan lebih rapi, terstruktur, dan terintegrasi di setiap daerah.
Dalam bidang anggaran, DPN Jamkeswatch FSPMI mendapatkan dukungan dana operasional sebesar Rp3.000.000 setiap bulan dari DPP FSPMI. Anggaran tersebut akan digunakan untuk kegiatan kunjungan, roadshow organisasi, penguatan advokasi, serta pembentukan kepengurusan baru di berbagai wilayah Indonesia.
Program roadshow dan pembentukan kepengurusan daerah menjadi salah satu agenda prioritas dalam waktu dekat. DPN Jamkeswatch FSPMI akan turun langsung ke sejumlah provinsi dan kabupaten/kota guna memperkuat struktur organisasi sekaligus menyosialisasikan program perjuangan Jamkeswatch kepada anggota dan masyarakat.
Selain penguatan organisasi, rapat juga membahas persoalan Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi Jawa Barat yang hingga kini masih menjadi perhatian serius. DPN Jamkeswatch FSPMI menilai perlu adanya langkah konkret agar pemerataan jaminan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat tanpa terkecuali
Sebagai tindak lanjut, DPN Jamkeswatch FSPMI akan melakukan audiensi dengan pihak BPJS Kesehatan wilayah Jawa Barat pada Kamis, 21 Mei 2026 pukul 11.00 WIB. Audiensi tersebut dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang akurat sebelum melaksanakan langkah lanjutan maupun aksi di kantor gubernur.
Ketua DPN Jamkeswatch FSPMI, Tomi Junnianur, menegaskan bahwa setiap perjuangan organisasi harus dibangun berdasarkan data dan fakta yang kuat. Menurutnya, langkah advokasi yang terukur akan menghasilkan solusi nyata bagi masyarakat serta memperkuat perjuangan hak kesehatan kaum buruh.
Di akhir rapat, seluruh peserta menyepakati pelaksanaan rapat koordinasi daerah (Rakorda), rapat koordinasi nasional (Rakornas), serta rapat bulanan bersama relawan Jamkeswatch se-Indonesia minimal satu kali dalam sebulan, baik secara tatap muka maupun melalui Zoom.
Kepemimpinan rapat nantinya akan dilakukan secara bergiliran sebagai bentuk kebersamaan dan penguatan kolektif dalam membangun perjuangan Jamkeswatch FSPMI ke depan.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com