Bogor, KPonline – Pemahaman masyarakat umum tentang Jaminan Sosial masih sangat minim, khususnya di wilayah Kabupaten Bogor. Bahkan, di kalangan buruh, pemahaman tentang Jaminan Sosial masih perlu sosialisasi yang komprehensif dan kontinyu, agar Kaum Buruh serta masyarakat luas memahami alur prosedural dari pelayanan Jaminan Sosial yang diantaranya meliputi Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan.
Oleh karena itu agar buruh-buruh yang berada di wilayah Kabupaten Bogor memahami tentang Jaminan Sosial yang saat ini ada, maka pada Kamis 28 September 2017 bertempat di Kantor Konsulat Cabang FSPMI Bogor diadakan Pendidikan Jaminan Sosial. Tujuannya adalah agar setiap buruh memahami betapa pentingnya Jaminan Sosial bagi buruh pada khususnya dan bagi masyarakat luas pada umumnya.
Perwakilan seluruh PC SPA FSPMI Bogor dan Konsulat Cabang FSPMI Bogor Willa Faradian juga turut hadir dalam pelaksanaan kegiatan ini.
Dalam sambutannya, Awaluddin yang mewakili PC AMK FSPMI Bogor mengharapkan adanya bukti nyata dari seluruh stakeholder yang berkaitan dengan Jaminan Sosial khususnya BPJS Kesehatan.
Dalam perspektif yang lain, Ketua PC Logam FSPMI Bogor Qomarudin meminta kepada seluruh stakeholder BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan, agar seluruh kasus-kasus penolakan pasien di berbagai rumah sakit di wilayah Bogor yang terjadi saat ini untuk segera dituntaskan dan jangan sampai terulang kembali.
Kegiatan ini dibuka oleh Wasto S.Hut Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Bogor yang secara khusus menyempatkan diri untuk hadir dalam kegiatan ini. Dalam pembukaannya, beliau berharap kegiatan yang sangat bermanfaat seperti ini, harus sering diadakan secara simultan dan kontinyu.
Hadir pula perwakilan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Renno Yulian, BPJS Kesehatan Kabupaten Bogor Slamet Raharjo, Jasa Raharja Kabupaten Bogor Andi Raharja dan Perwakilan BPJS Kesehatan Kabupaten Bogor dr. Andine dan dr. Saraswati.
Slamet Raharjo perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor menghimbau agar setiap buruh yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor untuk segera mendaftarkan diri dan keluarganya menjadi peserta BPJS Kesehatan. Agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik sesuai dengan kelompok kepesertaan. Hal senada juga diungkapkan oleh Renno Yulian dari BPJS Ketenagakerjaan agar adanya kerja sama yang baik antara pihak perusahaan, pihak pekerja dan pihak BPJS Ketenagakerjaan, sehingga terjalin komunikasi yang baik pula dari seluruh stakeholder yang ada.
Heri Irawan sebagian Wakil Direktur Jamkeswatch Nasional mengharapkan agar baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan kedepannya semakin lebih baik. Dalam wawancara dengan Wasto S.Hut Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Bogor, terkait penanganan “rumah sakit nakal” beliau mengatakan akan melakukan pengawasan, bahkan kalau perlu ada penindakan yang tegas terhadap “rumah sakit nakal” tersebut khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Bogor.
Kegiatan ini juga diikuti oleh anggota-anggota serikat pekerja yang ikut bergabung dalam Relawan Jamkeswatch Bogor, antara lain Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan Federasi Serikat Pekerja Aneka Industri (FSPASI)
