Jakarta, KPonline – Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja tiba di Balai Kota DKI Jakarta. Kehadiran mereka ke Balai Kota untuk mendukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2018 sebesar 2,9 juta.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahudin Uno, mengungkapkan survei Kebuhutuhan Hidup Layak di DKI Jakarta sudah selesai dilakukan. Maka, hari ini juga Sandiaga akan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta.
“Untuk UMP singkat saja, kita akan umumkan hari ini penetapan UMP DKI Jakarta,” kata Sandiaga usai apel Operasi Mantap Praja di Polda Metro Jaya, Selasa 31 Oktober 2017.
Terkait dengan UMP DKI Jakarta tahun 2018, Dewan Pengupahan DKI Jakarta mengusulkan dua angka sebagai referensi penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2018 kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.
Angka yang diusulkan yakni Rp 3.648.035 dan Rp 3.917.398. Angka Rp 3.648.035 diusulkan unsur pengusaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Sedangkan serikat pekerja yakni Rp 3.917.398, berpedoman pada angka kebutuhan hidup layak (KHL), yakni Rp 3.603.531.
Penetapan UMP DKI sepenuhnya ada di tangan Gubernur Anies Baswedan yang akan diteken melalui peraturan gubernur (pergub) paling lambat pada 1 November. Dua angka yang diusulkan Dewan Pengupahan DKI bisa menjadi pertimbangan Anies untuk menetapkan UMP.
Dalam hal ini, Anies bisa saja menetapkan angka lain apabila memiliki pertimbangan lainnya. Dalam regulasi disebutkan, Gubernur mempunyai kewenangan penuh untuk menetapkan UMP dengan memerhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan.
Dalam hal ini, Dewan Pengupahan sudah memberikan rekomendasi. Masalahnya adalah, kepada siapa Anies Baswedan akan berpihak?
Jika berpihak pada pengusaha, maka UMP DKI 2018 hanya berkisar 3,6 juta. Tetapi jika keberpihakan Anies pada buruh, maka Anies akan mengikuti kemauan buruh untuk menetapkan angka 3,9 juta.
