Jakarta, KPonline – Dalam satu kesempatan menjadi pembicara dalam sebuah seminar di Semarang, Deputi Presiden Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Obon Tabroni mengungkapkan, upah minimum yang ada di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah masih terpaut jauh jika dibanding dengan provinsi lain, semisal Jawa Timur dan Jawa Barat .
Obon membandingkan, di Kota Surabaya Jatim upah minimum sebesar Rp 3.296.220, di Gresik Jatim Rp 3.293.510. Kemudian di Kota Bandung Jabar Rp 2.843.461, di Karawang Jabar Rp 3.605.272. Kemudian di DKI Jakarta Rp 3.555.750. Sementara di Kota Semarang Rp 2.125.000, di Demak Rp 1.900.000.
“Kondisinya (UMR) sangat jomplang (tidak seimbang,Red). Jateng itu seperti cekungan UMR di pulau Jawa. Karena UMR di Jateng yang rendah diapit dengan provinsi dengan UMR yang tinggi, yaitu Jatim dan Jabar,” katanya.
Menurutnya, dari aspek biaya hidup, produktifitas kemampuan jenis industri, tidak jauh beda antara di Jateng dengan provinsi lain. Namun perbedaan upah yang diterima buruh jauh berbeda.
Obon menampik anggapan, banyak perusahaan yang berdalih kalau UMK akan bangkrut. “Sebetulnya itu tidak betul. Alokasi dana untuk upah buruh itu hanya sekitar dua persen dari dana operasional perusahaan yang ada,” ungkapnya.
Buruh Minta UMK Semarang 2018 sebesar 2,7 Juta
Oleh karena itu, Aliansi Buruh di Kota Semarang, mengusulkan Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2018 sebesar Rp 2.754.000. Usulan tersebut berdasarkan parameter kebutuhan hidup layak (KHL), inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerta Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi Jawa Tengah Aulia Hakim mengatakan, ketiga parameter yang digunakan sudah sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Terpisah, Anggota Dewan Pengupahan dari unsur buruh, Ahmad Zainudin mengatakan, tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Semarang yang saat ini semakin baik. Oleh karena itu, sudah selayaknya UMK juga mengalami kenaikan yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan.
