Jakarta, KPonline – Pernyataan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang yang dikutip sejumlah media semakin memperjelas sikap politik Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Pernyataan Oesman semakin membuktikan, bahwa KSPI merupakan organisasi yang independen dan bukan underbow elit atau partai politik tertentu.
“Itu haknya mereka, boleh-boleh saja (mendukung). Tapi jangan mereka minta jatah jadi tiga menteri (ke Jokowi) tidak dikasih, terus mendukung orang lain,” ujar Oesman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (2/5/2018).
Pernyataan Oesman semakin membuktikan jika KSPI tidak hanya membangun komunilasi dengan Prabowo. Bahkan dengan Jokowi sekalipun, yang selama ini dikritik, KSPI bersedia menjalin komunikasi.
KSPI memang mendekati semua tokoh yang potensial menjadi calon presiden di Pilpres 2019. Perkataan Oesman secara tidak langsung membenarkan hal itu.
Dengan demikian, KSPI mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden bukan karena sakit hati karena ditolak Jokowi. Sebab, selain Prabowo Subianto, KSPI juga mencoba membangun komunikasi antara lain dengan Rizal Ramli, Yusril Ihza Mahendra, Gatot Nurmantyo, termasuk Joko Widodo.
Sebenarnya permintaan KSPI kepada Jokowi bukan tentang menteri. Bagaimana mau bicara soal menteri, respons pun tidak ada.
Kepada Jokowi, seandainya bertemu, KSPI mensyaratkan untuk cabut PP 78/2015 tentang Pengupahan jika mau ada diskusi lebih lanjut.
Pembahasan terkait Capres 2019 lebih ditekankan kepada kontrak politik, yang disebut sebagai Sepuluh Tuntutan Buruh dan Rakyat (Sepultura).
Sementara itu, sebagai jaminan bahwa kontrak politik tersebut nantinya akan diimplementasikan, maka harus ada orang yang mengawal. Nah, menteri dari buruh inilah yang nantinya secara teknis akan membantu Presiden untuk menjalankan Sepultura atau kontrak politik.
Tidak seperti yang terjadi sekarang. Janji “Tri Layak” tidak dipenuhi, karena menterinya bukan berasa dari orang yang secara historis memahami persoalan buruh.
Artinya, permintaan jatah menteri dari serikat buruh tidak spesifik ditujukan ke Jokowi saja, melainkan ke seluruh tokoh yang berpeluang maju dalam Pilpres 2019. Konteksnya bukan untuk mencari jabatan. Tetapi untuk membantu Presiden menjalankan kontrak politik yang sudah disepakati.
Jika ahirnya KSPI menjatuhkan dukungan kepada Prabowo Subianto untuk Pilpres 2019, karena hanya Prabowo lah yang bersedia menandatanganni 10 poin kontrak politik dengan kelompok buruh.
Permintaan jatah menteri seperti itu bukanlah hal baru dalam politik. Di sejumlah negara, serikat buruh memberikan dukungan kepada tokoh yang memenuhi kontrak politik, salah satunya menteri bidang perburuhan diserahkan ke tokoh buruh.
Lebih penting lagi, ini bukan keputusan personal. Tetapi merupakan keputusan organisasi keseluruhan yang didapat dari hasil rapat kerja nasional tanggal 28-29 April 2018 lalu di Jakarta.
Apapun itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pak Oesman Sapta. Sebab pernyataan tersebut semakin membenarkan, bahwa KSPI sudah membangun komunikasi dengan semua pihak — bahkan yang berseberangan sekali pun.
Itu adalah bentuk kedewasaan dan bukti bahwa KSPI bukan underbow siapa pun.
