Jakarta, KPonline – Beberapa kawan bertanya, bagaimana sikap kaum buruh dengan aksi yang dilakukan mahasiswa? Tentu saja sebagai bagian dari elemen gerakan sosial, kita mendukung aksi tersebut. Ketika #ReformasiDikorupsi maka pilihannya adalah #RakyatBergerak.
Dalam isu yang saat ini disuarakan, kaum buruh pun harus bahu membahu dengan mahasiswa. Maka siapa saja yang terpanggil dan memiliki kepedulian yang sama dengan isu yang sedang diperjuangkan, menurut hemat saya, tidak perlu menunggu adanya instruksi.
Saat ini pun tidak masalah jika kita juga menjadi bagian dalam aksi tersebut. Seperti yang dilakukan beberapa aktivis buruh, yang saat ini berada bersama-sama dengan mahasiswa.
Sementara itu, khusus FSPMI-KSPI, instruksi resmi organisasi untuk turun ke jalan sudah disampaikan.
FSPMI-KSPI memilih untuk melakukan aksi turun ke jalan pada tanggal 2 Oktober 2019. Pertimbangannya adalah, pada tanggal tersebut DPR RI yang baru sudah dilantik.
Apakah tidak kelamaan? Sementara saat ini aksi-aksi mahasiswa sedang berada di titik puncak? Saya rasa tidak. Justru dengan aksi yang bergelombang dan sambung-menyambung seperti ini, kita berharap isu yang sedang diperjuangkan tidak cepat padam. Terus berkobar dan makin membesar.
Satu hal yang harus dicatat, bahwa gelombang aksi ini adalah murni menyuarakan isu kerakyatan. Kaum buruh menuntut agar revisi UU Ketenagakerjaan dan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan dibatalkan. Di luar itu, kita juga hendak menagih janji soal revisi PP 78/2015.
Sekali lagi, menyampaikan aspirasi adalah bagian dari hak asasi. Tidak perlu ada instruksi untuk ikut berpartisipasi. Sepanjang kita mendengar ada pergerakan, dimana pergerakan tersebut sesuai dengan apa yang kita perjuangkan; dengan segera kita bisa berdiri untuk menyatakan dukungan.
Dalam kesempatan ini saya ingin menegaskan, tidak ada agenda politik dalam aksi yang sedang dan akan kita lakukan. Tidak ada agenda turunkan Jokowi. Apalagi menggagalkan pelantikan beliau sebagai presiden untuk periode kedua pada bulan Oktober nanti.
Ini adalah murni gerakan rakyat. Gerakan yang tidak ingin Indonesia berlaku lunak terhadap koruptor dan membatasi hal-hal yang bersifat pribadi.
