Surabaya, KPonline – Di musim pandemi seperti saat ini, kalangan pelajar yang dituntut untuk tetap melakukan proses belajar melalui daring (dalam jaringan), turut memberikan dampak besar terhadap perekonomian para orang tua mereka.
Bagaimana tidak, orang tua para siswa kini mau tidak mau, harus berusaha menyediakan segala sarana dan prasarana bagi anak-anaknya, jika tidak ingin ketinggalan materi pembelajaran yang wajib harus di kerjakan.
Bagi orang tua yang mampu, proses belajar seperti ini mungkin tidak akan banyak mengalami kendala berarti, tapi bagaimana dengan nasib para orang tua siswa yang tingkat perekonomiannya dari kalangan menengah kebawah? Jelas akan sangat memberatkan.
Jangankan untuk membeli kuota internet ataupun HP, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka saja, mungkin masih serba kekurangan. Lalu pertanyaan pun timbul, dimana peran pemerintah bagi kalangan masyarakat yang seperti ini?
Dikutip dalam sebuah media cetak (Jawapos, 18/07/20), salah satu anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Badru Tamam, pun mengakui bahwa banyak sekali warga yang mengeluh terkait hal ini, dan beliau pun juga sempat menindak lanjuti permasalahan tersebut kepada Dinas Pendidikan, namun hingga saat ini belum juga ada solusi.
“Transfer ilmu seperti ini tidak lancar, mereka harus bertatap muka, dan wali murid pun banyak mengeluh karena diberatkan oleh biaya paket internet, jika di biarkan warga buntung. Pemasukan minim di tambah pendidikan yang terasa makin mahal,” ujarnya.
Mendengar hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, A.H Tony pun juga turut menjelaskan, bahwa beliau juga saat ini telah memberikan beberapa opsi-opsi yang mungkin bisa di pergunakan bagi OPD terkait.
“Pemkot sepertinya harus mulai menjajaki untuk bekerja sama dengan provider, opsi lainnya mungkin OPD terkait bisa mencatat nomor HP orang tua yang tidak mampu agar bisa di berikan kemudahan terkait kebutuhan internetnya, dan solusi lainnya saya meminta agar tiap-tiap kelurahan bisa memancarkan wifi ke seluruh warga nya,” jelas Tony.
Hingga saat ini, Komisi D DPRD Kota Surabaya yang berfungsi sebagai kepanjangan tangan masyarakat Kota Pahlawan, masih berusaha agar seluruh aspirasi warganya bisa di tindak lanjuti oleh pihak pemerintah dalam hal ini pemerintah Kota Surabaya, namun belum juga mendapat respon dari mereka.
(Bobby)
