Serikat Pekerja Padjajaran: Kampus Perjuangan, Kampus Kerakyatan

Sumedang, KPonline – April 2017 menjadi bulan yang mengejutkan. Pasalnya, telah berdiri serikat pekerja pertama yang berada dalam lingkar sebuah universitas di Indonesia. Serikat pekerja tersebut terdeklarasi di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawab Barat. Menariknya, serikat tersebut merupakan serikat pekerja kampus pertama di Indonesia. Sebab, belum ada sebelumnya universitas negri maupun swasta yang mengorganisir para pekerjanya untuk berserikat.

Berangkat dari permasalahan-permasalahan mendasar yang di eluhkan para pekerja, sekelompok Mahasiswa Universitas Padjajaran mencoba mengakomodir eluhan sejumlah pekerja tersebut dengan mengafirmasinya melalui serikat yang dinamai dengan KOPERDJA (Konsolidasi Pekerja Padjajaran).

Bacaan Lainnya

Serikat pekerja ini diharapkan mampu menjadi kendaraan untuk memperjuangkan hak-hak para pekerja Unpad. Tentu dengan pendampingan advokasi oleh para mahasiswa yang dengan sadar merapatkan dirinya masuk terlibat dalam barisan pekerja yang tertindas.

Pekerja yang tergabung dalam KOPERDJA saat ini mencapai 200 orang, dari sekitar 400 orang jumlah pekerja K3L (Kebersihan, Keindahan, dan Kenyamanan Lingkungan) Unpad. Kenapa para pekerja memilih melepaskan diri dari K3L yang, misalnya, secera kelembagaan memiliki legalitas dari universitas.

Hal tersebut disebabkan atas ketidakmampuan K3L menyelesaikan permaslahan-permasalahan yang menerpa para pekerja. Pun, K3L selalu terintervensi oleh rektorat. Parahnya, beberapa diantara elitnya justru menjadi perpanjangan tangan rektorat untuk mengintimidasi para pekerja agar tidak menyuarakan solidaritas dan menghimpun protes karena tidak terpenuhinnya hak-hak mereka.

Secara historis, pada tahun 2000 sampai 2005, berlangsung pelimpahan jasa kebersihan melalui pihak ketiga: pertama, pengelolaan yang dilakukan oleh Unpad itu sendiri melalui bagian rumah tangga. Kedua, pengelolaan oleh CV. Ketiga, pengelolaan oleh kelompok masyarakat, dalam hal ini adalah Paguyuban Warga Jatinangor. Ketiga bentuk pengelola ini memiliki sistim pengelolaan yang berdasarkan teritori wilayah, ada pembagian masing-masing teritori. Dan ditahun 2011, ketiga unit ini dilebur menjadi satu: K3L Unpad.

Permasalahan yang para pekerja hadapi saat ini adalah permasalahan status kerja. Para pekerja K3L ternyata tidak memiliki status kerja yang jelas. honorer kah? Pekerja tetap kah? Atau apa? bahkan dari pihak penyedia jasa, dalam hal ini adalah wakil rektor III yang bertugas menaungi sarana dan prasarana, justru tidak mengetahui apa status para pekerja.

Menurut Abdul Nurfatih, Mahasiswa Fisip yang turut terlibat aktif dalam pengorganisiran ini menyatakan: ‘’Hal semacam ini menyebabkan terjadinya kekosongan hukum. Kalaupun dibilang tidak ada status, ya, mereka punya status, ada hubungan kerja dalam artian mereka dipekerjakan, diberi upah walaupun upahnya belum sesuai dengan standar kelayakan. Dan dalam hal ini mereka tetap tenaga kerja.’’

Abdul melanjutkan ‘’pihak kampus menyatakan bahwa mereka memberikan charity kepada masyarakat Jatinangor melalui pekerjaan. Kalau ditarik substansinya, charity itu toh hibah, berarti tidak perlu ada feedback, artinya, jika masyarakat memang ingin diberi charity, mereka tidak perlu dipekerjakan. Tetapi ada hubungan kerja disini antara K3L dengan pihak kampus. Maka jelas mereka ini pekerja yang juga harus di sejahterakan menurut standar hak mereka’’

Permasalahan selanjutnya yaitu terkait dengan upah. Upah untuk para pekerja K3L masih terbilang jauh dibawah standar kesejahteraan. Saat terjadinya tuntutan kenaikan upah, pihak kampus mengeluarkan statement bahwa dana untuk gaji pekerja K3L ini adalah dana hibah. Jadi, jika para pekerja menuntut kenaikan upah, maka harus ada pengurangan pekerja K3L. jelas hal tersebut akan menyebabkan terjadinya PHK kerja, dan akan berdampak pula pada perekonomian pekerja terdampak.

Disisi lain, kampus menklaim melakukan pemberdayaan dengan pemberian pekerjaan kepada masyarakat Jatinangor, disisi lainya, kampus berkeinginan mengurangi tenaga pekerja yang telah diberdayakan hanya untuk kenaikan upah yang layak. Jelas ini hal aneh, Unpad yang berstatus PTNBH seharusnya mempunyai kewenangan untuk mengurusi keuangannya sendiri secara otonom.

Masalah selanjunya adalah upah uang lembur, para pekerja K3L terkadang bekerja sampai di luar jam kerja mereka, walaupun tidak sering, hanya saat berlangsungnya acara-acara universitas saja, seperti penerimaan mahasiswa baru misalnya. Mereka datang bekerja lebih awal, sekitar jam 05.00 dan pulang lebih sore dari biasanya. Waktu lembur mereka 3-4 jam dan hanya dibayar dengan upah yang sangat kurang layak, 15 ribu untuk 3 hari. Selanjutnya, permasalahan yang berkenaan dengan THR. THR bisa dikatakan sebagai gaji ke-13 seluruh pekerja selama satu tahun. Sayangnya, para pekerja K3L tidak mendapatkan THR. justru gaji ke-13 mereka oleh UPT K3L diambil dari gaji mereka sendiri selama satu bulan sebesar 50.000. Hal tersebut sebenarnya sudah menyalahi aturan dari Permenaker No.6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya.

Permasalahan selanjutnya terkait dengan tidak adanya jaminan sosial bagi para pekerja. Jaminan sosial disini termasuk didalamnya adalah uang kesehatan. Padahal sudah dijelaskan bahwa setiap pekerja/buruh beserta keluarganya sesuai dengan yang tertera pada pasal 99 UU No 13 Tahun 2003, berhak mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan sosial pada saat ini dapat berupa BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. Namun sayangnya, jika pekerja sakit dan tidak bisa berangkat bekerja, mereka harus memberikan surat keterangan dari dokter, Jika tidak ada keterangan, maka gaji akan dipotong sebesar 50 ribu. Padahal, biaya untuk berobat ke dokter bisa mencapai 100ribu.

Dengan terbentuknya serikat pekerja ini, tujuan utamanya adalah agar tuntutan-tuntutan akan masalah yang terjadi bisa tersampaikan dan di respon dengan baik tanpa adanya tekanan dari atas. Karena saat seseorang bergerak dan berjuang sendiri, akan sangat mudah mendapat tekanan-tekanan dari pihak terkait. Walaupun tidak bisa dipungkiri, saat ini pun terdapat tekanan-tekanan dari pihak kampus. Tekanan-tekanan yang tidak dilakukan langsung oleh atasan, namun tekanan tersebut datang dari unit-unit lainya, dan karena itu, beberapa dari pekerja takut untuk berserikat. Ini sebenarnya bisa dilaporkan, ada Undang-Undangnya, UU No. 13 Tahun 2013 pasal 104, penjara maksimal 5 Tahun denda Rp.500juta.

Adanya serikat ini juga untuk menumbuhkan keberanian dari para pekerja, dan untuk meningkatkan budaya kritis pekerja itu sendiri. Kalau kita menengok arti kritis, kritis dalam Marxian adalah upaya pembebasan diri atau emansipasi dari penindasan yang dihasilkan oleh hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu masyarakat (Francisco Budi Hardiman, 1993). Atau kritis dalam arti Freudian adalah pembebasan individu dan masyarakat dari yang irrasional menjadi rasional dan dari ketidaksadaran menjadi kesadaran. Artinya kita sadar akan keadaan yang tidak baik-baik saja dan ingin mengubahnya. Tetapi terkadang masih ada anggapan bahwa kritis disamakan dengan benci.

Adanya serikat pekerja ini bukan berarti ingin mendiskreditkan Unpad Sebagai sebuah kampus besar yang didalamnya terdapat permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan. Kita semua tahu bahwa Unpad adalah salah satu universitas terbaik di Indonesia dan merupakan universitas favorite. Oleh karena itu, tujuan dari terbentuknya Serikat Pekerja Padjajaran adalah membenahi masalah-masalah terkait ketenagakerjaan. Sehingga, Unpad tidak hanya besar dari luar saja, tetapi juga kuat dari dalam. menurut Pascal (salah satu Mahasiswa Fisip yang juga terlibat dalam mengorganisir KOPERDJA) ‘’rapuh juga jika dilihat dari dalam. Dan dengan munculnya serikat pekerja ini memunculkan karakter asli bahwa inilah Unpad kampus perjuangan, kampus kerakyatan’’,

Oleh: Krisnaldo Triguswinri. Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Pos terkait