Bekasi, KPonline – Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) SPAMK FSPMI Slamet Fitriono yang hadir dalam konsolidasi akbar PUK Musashi mengungkapkan beberapa hal, salah satunya terkait hubungan antara kenaikan upah dan politik.
Slamet Fitriono mengungkapkan, dalam kurun waktu 4 tahun lalu SK Gubernur tentang UMSK di awal tahun selalu terbit. Hal itu memudahkan perundingan upah di tingkat pabrik.
“Kita hadir dalam konsolidasi demi kemajuan bangsa, demi kenaikan upah kita yang saat ini belum jelas. Sejak turunnya PP 78 tahun 2015, UMSK menjadi tidak jelas. Sampai saat ini baik Bekasi maupun Karawang juga sama belum ada kejelasan. Oleh karenanya, kenapa kita berkonsolidasi agar ada perubahan yang lebih baik ke depan, “ungkap Slamet.
Pria yang juga menjadi Pengurus PC SPAMK FSPMI Kab/Kota Bekasi ini menceritakan proses awal kenaikan upah di Bekasi dimulai tahun 2011 silam yang saat itu kenaikannya cukup signifikan. Salah satunya PUK Musashi yang juga ikut andil berjuang keluar pabrik-pabrik. Sampai saat ini, kita harus menyatukan diri agar kenaikan upah kita menjadi yang terbaik, “kata Slamet dengan berapi-api.
Saat ini ketika rezim berganti, para pengusaha berdiri dibelakang pemerintahan Jokowi. Sofyan Wanandi yang dulu menjadi Ketua Apindo, menjabat sebagai penasehat Watimpres. Itulah kenapa saat ini buruh juga harus melek politik. Buruh harus berpihak kepada Calon Presiden yang berkomitmen mensejahterakan buruh.
Lahirnya PP 78 tahun 2015 membuat upah sektor otomotif dipaksa turun. Hal itu menimbulkan ketidakadilan bagi buruh. Setelah PP 78 munculah Pemenaker no 36 tahun 2016 yang isinya melegalkan pemagangan. Banyak pencari kerja masuk perusahaan melalui magang. Bahkan, para pemagang diperbolehkan lembur, akan tetapi upahnya hanya sebatas uang saku. Sungguh miris ketika pekerja magang pekerjaannya disamakan dengan buruh pabrik, sementara ia hanya diberikan uang saku semaunya oleh pengusaha.
“Inilah nilai – nilai eksploitasi yang harus kita lawan. Kalau ini dibiarkan, adik – adik kita ke depan akan mengalaminya. Selain itu, akan muncul pengangguran – pengangguran baru. Saat dia tidak lagi produktif akan dibuang begitu saja sehingga masa depannya tidak jelas, “tambahnya.
Menurut Slamet, buruh sudah saatnya berpolitik. Segala kebijakan dipengaruhi oleh politik. Buruh tidak lagi bisa mengatakan buat apa berpolitik. Buat apa buruh bekerja jika tanpa adanya kejelasan masa depan.
Buruh bekerja bukan hanya sekedar untuk makan, bukan pula sekedar untuk hidup. Akan tetapi buruh bekerja agar bisa memperbaiki kehidupan dia dan kelurganya di masa depan. Kalau hanya bekerja untuk makan, maka buruh tidak ada bedanya dengan mesin – mesin di pabrik.
Oleh karena itulah, buruh harus masuk parlemen mendesak kebijakan pemerintah agar memberikan nilai tingkat kesejahteraan yang lebih untuk buruh. Politik menjadi jalan pilihan untuk mencapai tujuan.
FSPMI/KSPI melakukan kontrak politik adalah semata – mata untuk kepentingan buruh yang salah satu isinya mencabut PP 78 tahun 2015, yang saat ini masuk menjadi visi dan misinya Prabowo Sandi. Ketika dia menjadi Presiden nanti, PP 78 dan Pemenaker no 36 tahun 2016 akan dicabut karena dinilai menjadi masalah serius bagi buruh.
Ketika buruh go politik menjadi pilihan, maka buruh mau tidak mau harus bersama sama memenangkan Prabowo Sandi. Untuk di tingkat daerah yaitu Bekasi, buruh wajib memenangkan caleg yang direkomendasikan organisasi. Mereka nantinya diharapkan membuat kebijakan dalam bentuk perda dan lain sebagainya.
Konsolidasi akbar ini menjadi cara bagaimana nanti buruh merapatkan barisan. Perjuangan buruh tidak boleh hanya dilakukan oleh pengurus PUK saja, akan tetapi perjuangan buruh butuh dukungan dari anggota. (Ed)
