Jakarta,KPonline – Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyayangkan pernyataan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) yang mengatakan tidak ada pemesanan venue Istora pada tanggal 14 Mei 2022, khususnya untuk kegiatan peringatan Hari Buruh. PPKGBK juga mengatakan, saat ini Istora GBK sedang tidak dapat digunakan untuk menggelar acara karena sedang ada perbaikan.
“Pada tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2022 Istora GBK dalam kondisi tidak dapat digunakan untuk menggelar acara,” kata PPKGBK dalam siaran pers Jumat (6/5/2022).
“Partai Buruh menyayangkan rilis dari Pengelola GBK yang menyatakan buruh belum melakukan pemesanan dan Istora Senayan dan menyatakan Istora tidak bisa digunakan karena ada perbaikan hingga tanggal 14 Mei. Pernyataan ini telah meresahkan buruh,” kata Said Iqbal.
Terkait dengan hal pernyataan pengelola GBK, Said Iqbal menyampaikan beberapa fakta sebagai berikut.
Fakta pertama, KSPI dan Partai Buruh sudah mengirimkan surat resmi kepada pengelola Istora Senayan kurang lebih tiga minggu sebelum lebaran, tetapi hingga saat ini belum dijawab. Jadi tidak benar kalau buruh belum melakukan pemesanan.
Fakta Kedua, panitia sudah melakukan komunikasi melalui telepon dengan manajemen Istora Senayan. Dalam pembicaraan melalui telepon, memang diarahkan pendaftaran secara online. Karena saat itu masih menunggu JIS, buruh memang belum melakukan pembayaran DP yang diminta, yaitu 100 juta. Tetapi para prinsipnya, sudah dilakukan pemesanan.
Fakta Ketiga, dalam komunikasi melalui telepon, saat itu Manajemen Istora menyampaikan bahwa pada tanggal 14 Mei Istora kosong dan bisa digunakan. Karena perbaikan hanya dilakukan sampai tanggal 12 Mei. Mengapa sekarang tiba-tiba berubah, perbaikannya menjadi 14 Mei? Ada apa ini?
Fakta Keempat, sampai dengan hari ini belum ada jawaban atas permohonan surat permohonan dari Manajemen Istora Senayan. Karena itu, tiga hari lalu, KSPI mengirimkan surat kepada otoritas tertinggi pengelola GBK yakni Pemerintah.
Namun demikian, tegas Said Iqbal, pihaknya sudah berkomunikasi dengan pengelola Istora melalui sambungan telepon sebanyak 4 kali. Oleh karena itu, Iqbal meminta agar public relation GBK segera mencabut pernyatannya karena pernyataan tersebut diduga berbohong karena bertentangan dengan fakta-fakta yang ada.
“Aksi ini melibatkan ratusan ribu buruh sehingga rilis tersebut bisa membuat gaduh. Jangan membuat rilis tanpa berkoodinasi dengan orotasi tertinggi pemilik GBK dan aparat keamanan,” kata Said Iqbal.
Said Iqbal menjelaskan, bahwa buruh sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya karena menyangkut keamanan dalam dua kegiatan yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Mei. Di mana kegiatan pertama adalah aksi di DPR jam 10.00 – 12.00 WIB dan setelah itu masa aksi bergerak ke Istora untuk melakukan May Day Fiesta pada jam 13.00 – 17.30 WIB.
“Hari Senin kami diundang Polda Metro Jaya untuk membahas permasalahan keamanan dan lain sebagainya,” tegasnya. “Dengan demikian, selain berkomunikasi dengan otoritas tertinggi pengelola GBK, buruh juga sudah berkomunikasi dengan aparat keamanan.”
Selanjutnya, dalam peringatan May Day tanggal 14 Mei ini, Said Iqbal menyampaikan bahwa ada penambahan tuntutan yang akan diusung buruh, sehingga menjadi 17 tuntutan.
1. Tolak Omnibus law UU Cipta Kerja;
2. Turunkan harga bahan pokok (minyak goreng, daging, tepung, telur, dll), BBM, dan gas;
3. Sahkan RUU PPRT, tolak revisi UU PPP, tolak revisi UU SP/SB;
4. Tolak upah murah;
5. Hapus outsourcing;
6. Tolak kenaikan pajak PPn;
7. Sahkan RPP Perlindungan ABK dan Buruh Migran;
8. Tolak pengurangan peserta PBI Jaminan Kesehatan;
9. Wujudkan kedaulatan pangan dan reforma agraria;
10. Stop kriminalisasi petani;
11. Biaya pendidikan murah dan wajib belajar 15 tahun gratis;
12. Angkat guru dan tenaga honorer menjadi PNS;
13. Pemberdayaan sektor informal.
14. Ratifikasi Konversi ILO No 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja.
15. Laksanakan Pemilu tepat waktu 14 Februari 2024 secara jurdil dan tanpa politik uang;
16. Redistribusi kekayaan yang adil dengan menambah program jaminan sosial (jaminan makanan, perumahan, pengangguran, pendidikan, dan air bersih); dan
17. Tidak boleh ada orang kelaparan di negeri yang kaya.
