Bekasi, KPonline – Di tengah cuaca ektrim saat ini pohon tumbang utamanya yang ada di pinggir jalan harus menjadi atensi bersama bagi Pemerintah Daerah Bekasi beserta Dinas Terkait dan PLN guna menjamin keselamatan pengguna jalan. Mobilitas masyarakat Bekasi yang umumnya pekerja sangat rentan menjadi korban dari pohon tumbang.
Pemda Bekasi harus memiliki data pohon-pohon yang berpotensi patah atau tumbang. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pohon dimaksud harus dilakukan penebangan atau pemangkasan. Pohon yang sudah mati, dahan yang tidak sehat hingga pohon yang terlalu rendah dan menghadap jalan.
Sebelumnya sudah ada pekerja yang tewas disebabkan tertimpa pohon tumbang karena lapuk di Desa Karangbaru Cikarang Utara pada Rabu (28 September 2022) saat hendak pergi mencari makan. Dan banyak lagi kasus pohon tumbang lainnya yang menimpa sehingga merusak rumah warga seperti salah satunya yang terjadi di wilayah Desa Sukaresmi Cikarang Selatan pada Sabtu (26/11/2022).
PLN yang biasanya selain memiliki data juga harus terlibat dalam masalah pohon karena tentunya berpengaruh juga dalam keandalan pasokan listrik untuk masyarakat. Selain itu, PLN dan Pemda harus bersinergi karena kegiatan Pemda dan masyarakt untuk mengantisipasi masalah pohon ini juga bisa terkendala dan berdampak pada jaringan listrik milik PLN.
Seringkali ditemui petugas PLN yang melakukan penebangan pohon tanpa melakukan prosedur yang berlaku. Petugas PLN melakukan penebangan tanpa memperhatikan pentingnya keberadaan pohon seperti asal tebas sehingga menghasilkan suasana yang gersang dan membuat pohon menjadi mati apalagi di Bekasi mengalami penyusutan Ruang Terbuka Hijau.
Pemda dan PLN perlu memenuhi dan melengkapi SDM dan insfratruktur terkait keselamatan masyarakat. Apalagi masalah pohon ini juga bisa merusak jaringan listrik milik PLN seperti berakibat tiang yang patah serta efek domino lainnya sampai warga yang tewas tersengat listrik.
Di sisi lain masyarakat juga diminta ikut berpartisipasi dengan melakukan penebangan secara mandiri namun tentunya tidak bisa dipaksakan karena keterbatasan masyarakat itu sendiri. Selain itu masyarakat tidak paham prosedur yang berlaku bahkan rentan mencelakakan jiwa masyarakat itu sendiri.
Penulis: Deddy Chandra
