Rakyat Indonesia Berhak Atas Pekerjaan Yang Layak

  • Whatsapp

Bogor, KPonline – “Adalah hak asasi setiap orang untuk bekerja di Indonesia. Tetapi hak atas bekerja di Indonesia adalah milik tiap-tiap warga negara Indonesia”.

Inilah prinsip yang perlu dipegang oleh setiap serikat pekerja dalam memperjuangkan hak-hak kaum buruh Indonesia. Sebab, antara hak untuk bekerja dan hak atas pekerjaan haruslah dapat dibedakan.

Bacaan Lainnya

Hak untuk bekerja diberikan oleh Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 kepada “setiap orang”, mencakup warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia, dan bahkan dapat saja meliputi mereka yang diberangkatkan oleh negara asalnya untuk bekerja di Indonesia.

Hak untuk bekerja (baca: melakukan suatu pekerjaan) diberikan sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan Negara atas pemenuhan hak asasi manusia. Oleh karenanya hak untuk bekerja ditempatkan oleh konstitusi dalam Bab Hak Asasi Manusia.

Pasal 28D ayat (2): “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

Adapun hak atas pekerjaan adalah hak istimewa yang diberikan oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 kepada “tiap-tiap warga negara Indonesia”. Dalam konteks ini sudah barang tentu warga negara asing dikecualikan oleh norma tersebut. 

Oleh sebab itu hak atas pekerjaan tidak dimasukan oleh konstitusi ke dalam Bab Hak Asasi Manusia, melainkan ditempatkan secara khusus dalam Bab Warga Negara dan Penduduk.

Pasal 27 ayat (2): “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dengan demikian jelaslah bahwa setiap “pekerjaan” (baca: pencaharian; yang dijadikan pokok penghidupan; sesuatu yang dilakukan untuk mendapat nafkah) yang tersedia di bumi Indonesia adalah milik warga negara Indonesia. 

Hak atas pekerjaan itu diberikan kepada warga negara Indonesia sebagai wujud adanya jaminan dan perlindungan Negara kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan di Republik ini guna terciptanya penghidupan (pemeliharaan hidup) yang layak bagi kemanusiaan.

Hak atas pekerjaan yang tersedia di Negara ini dapat saja diberikan kepada warga negara asing (sebagai wujud dari pemenuhan hak asasi setiap orang untuk bekerja) jika tiap-tiap warga negara Indonesia telah benar-benar dipastikan tidak mampu melakukan pekerjaan tersebut.

*Secuil pemikiran Said Salahudin untuk Buruh Indonesia.

Pos terkait