Bandung, KPonline – Menindaklanjuti hasil rapat DPP FSPMI di Jakarta yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, kemudian telah adanya kunjungan kerja DPP FSPMI ke DPW FSPMI Jawa Barat, KC dan PC FSPMI Bandung Raya ke kantor DPW FSPMI Jabar Jl. Kebun Jeruk pasteur Kota Bandung beberapa hari yang lalu, maka hari ini Sabtu (16/07/20), PC dan PUK SPAI-FSPMI Bandung Raya langsung mengadakan rapat koordinasi bertempat di kantor KC FSPMI Bandung Raya Jl. Bapak Ampi Baros Kota Cimahi.
Hadir dalam kesempatan tersebut Hendrayana Hendri (Ketua PC), Juhaeri (Sekretaris PC) dan beberapa perangkat PC serta perwakilan PUK SPAI-FSPMI Bandung Raya.
Adapun hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut antara lain:
1. Persiapan Rapat Kerja Nasional V FSPMI.
2. Pembahasan Chack Off System.
3. Pembahasan Permasalahan di PUK-PUK di Bandung Raya.
4. Persiapan beberapa agenda aksi dan upaya-upaya lain dalam rangka menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
5. Persiapan kegiatan pendidikan dan pelatihan.
Dalam kesempatan tersebut Hendra menyampaikan bahwa kita harus siap-siap memerangi setiap kebijakan pemerintah dan perusahaan yang merugikan kaum pekerja, baik di internal Bandung Raya, maupun di seluruh Indonesia. Lebih lanjut Hendra mengajak semua perangkat PC dan PUK untuk melawan sekaligus menanganinya hingga tuntas.
Kemudian, agenda dilanjutkan dengan laporan-laporan dari tiap-tiap PUK, terkait perkembangan situasi dan kondisi di perusahaannya masing-masing, perkembangan keanggotaan, kondisi COS dan rutinitas penyetoran langsung ke DPP, kegiatan-kegiatan seperti rapat konsolidasi dan rapat rutin para PUK serta perkembangan penanganan kasus-kasus di PUK-PUK yang sedang berproses.
Dari beberapa laporan tersebut langsung ditanggapi dan dijawab langsung oleh Advokasi PC SPAI-FSPMI Bandung Raya (Candra). Menurutnya, beberapa penyampaian dari PUK adalah suatu ilmu dan bisa menjadi sebuah contoh yang bisa di terapkan oleh PUK lainnya, untuk itu, dalam hal teknis pelaksanaan penanganan kasus-kasus di tingkat PUK, kawan-kawan bisa menggunakan strategi dan taktik sendiri-sendiri yang disesuaikan dengan karakter serta situasi dan kondisi di perusahaannya masing-masing. Sesuai arahan dari DPP FSPMI, bahwa penaganan kasus harus lebih di fokuskan dan bertaruh ditingkat perusahaan atau tidak memfokuskan ke PPHI, menindaklanjuti arahan tersebut Candra juga menyarankan agar PUK melaksanakan arahan DPP FSPMI tersebut. (Drey)
