PUK SPAI FSPMI PT Sepatu Bata TBK : May Day 2019 Kami Siap Turun Aksi

Purwakarta, KPonline – Sabtu, 27 April 2019. Dibalik hadirnya sistem monopoli kaum pemodal atau pengusaha kepada Pemerintah bisa dipastikan untuk membangun kesejahteraan bukan hal yang mudah, terutama bagi pekerja atau buruh. Dalam mewujudkan pencapaian hal tersebut, diperlukan perjuangan yang serius apa pun konsekuensinya.

Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT Sepatu Bata TBK melakukan rapat rutin bulanan, dengan pokok bahasan menghadapi hari buruh sedunia atau biasa disebut ‘May Day’ yang akan berlangsung pada 1 Mei mendatang.

May day pertama kali diperingati pada tahun 1920, namun semenjak masa orde baru hari buruh sedunia atau may day tidak lagi diperingati di Indonesia. Hal tersebut terjadi dikarenakan aksi may day dikaitkan dengan gerakan paham komunis dimana semenjak terjadinya peristiwa Gerakan 30 September (G 30 S) yang dilakukan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965, aksi buruh di Indonesia ditabukan.

Dengan kekhawatiran pemerintah atas gerakan buruh yang dianggap akan menimbulkan konflik kerusuhan serta bisa mengganggu ketertiban umum dan pada fakta sesungguhnya ternyata hal tersebut tidak pernah terjadi dilapangan, 1 Mei kembali menjadi peringatan hari buruh sedunia di Indonesia dan di masa periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tanggal tersebut menjadi hari libur nasional.

“Kami bersama seluruh anggota PUK SPAI FSPMI PT Sepatu Bata TBK akan siap dengan maksimal dalam menyambut hari buruh sedunia, dan untuk menunggu intruksi lebih lanjut terkait May Day tahun ini. Kami sudah menyiapkan segala sesuatunya, walau pun harus turun kejalan nantinya untuk menyuarakan kesajahteraan bagi para pekerja atau kaum buruh” Ucap Dani Mardani (Ketua PUK SPAI FSPMI PT Sepatu Bata TBK).

40 jam kerja dalam seminggu merupakan salah satu perjuangan yang dihasilkan oleh pekerja dalam pergerakannya, dan tentu itu merupakan sebuah bukti kalau 1 mei merupakan hari yang bersejarah bagi kaum buruh sedunia. Setidaknya masih banyak yang masih perlu diperjuangkan, terutama dalam hal upah dimana Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan merupakan produk pemerintah era Jokowi bersama Hanif Dhakiri yang dinilai masih merugikan kaum buruh.(lestareno)

Facebook Comments