Politik Perburuhan Dalam Sistem Pengupahan

Penulis: Sofyan Abdul Latief

Jakarta, KPonline – Setiap orang tanpa kecuali selalu menginginkan hidup sejahtera lahir dan batin. Salah satu sumber untuk merahi keinginan tersebut adalah lapangan pekerjaan dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak sesuai amanat dan perintah Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 28D ayat (2) UUD’45 hasil amandemen.

Bacaan Lainnya

Pasal 27 ayat (2) UUD’45 mengamanatkan sekaligus memerintahkan kepada penyelenggara negara, agar Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi Kemanusiaan.

Selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (2) UUD’45 hasil amandemen menegaskan kembali, bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Implementasi amanat dan perintah Konstitusi Negara tersebut diatur dengan UU No. 13/2003, tentang Ketenagakerjaan jo PP No. 78/2015, tentang Pengupahan jo PMTK No. 1/2017, tentang Struktur dan Skala Upah.

Secara yuridis formal implementasi amanat dan perintah konstitusi negara sudah diatur dengan cukup lengkap.

Pertanyaannya, apakah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengupahan tersebut sudah sejalan dengan amanat dan perintah sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD’45 yang menegaskan, bahwa Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum.

Harus kita akui dan tidak boleh diingkari, bahwa perlindungan negara terhadap upah pekerja/buruh sudah ada berupa penetapan UMP/K yang dilakukan setiap tahun secara rutin.

Pertanyaan berikutnya, apakah penetapan Upah Minimum sebagaimana tersebut di atas sudah sesuai dengan Amanat dan perintah Konstitusi Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 28D ayat (2) UUD’45 hasil amandemen ?

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa UMP/K ditetapkan dengan standar kebutuhan hidup seorang pekerja lajang (PL). Realitanya UMP/K tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup pekerja bersama istri dan anak-anaknya, mulai dari K0 s/d K3. Akibatnya, daya beli upah yang diterima pekerja/buruh berada jauh dibawah dari kebutuhan hidup layak.

apakah hal ini dapat dikatakan sebagai bentuk pengingkaran terhadap amanat dan perintah konstitusi negara sebagaimana yang telah disebutkan di atas ?

Tidak. Karena Pasal 88 UU No.13/2003, dengan jelas telah menjawab pertanyaan tersebut di atas. Tetapi jawaban tersebut menjadi kabur atau tidak pasti dengan dicantumkannya keterangan dalam Pasal 89 ayat (2), yang menyebutkan; Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.

kehadiran UU No.13/2003, sampai dengan hari ini sudah berusia 16 tahun. Sudahkah keterangan yang tercantum dalam Pasal 89 ayat (2) tercapai?

Terbukti banyak pekerja yang sudah bekerja selama 15 tahun, tetapi upahnya masih sebatas standar UMP/K yang peruntukannya ditujukan kepada pekerja lajang.

Inilah politik pengupahan yang harus dipahami dan menjadi PR sekaligus tantangan bagi SP/SB untuk memperjuangkan terwujudnya pengupahan yang setara dengan kemampuan daya beli.

Tangerang, 14 Juli 2019

Pos terkait