PHK Sepihak, Cerminan Tindakan Pengusaha yang Tak Patuh Hukum

  • Whatsapp

Jakarta, KPonline – PHK sepihak adalah keputusan politik perusahaan tanpa melalui proses hukum atau penetapan lembaga penyelesaian hubungan Industrial dan merupakan momok yg menakutkan bagi pekerja. Karena dengan selembar surat keterangan PHK dari perusahaan, hak-hak pekerja; dari upah hingga jaminan sosial hilang.

Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 151 ayat (2), (3) jo pasal 155 ayat (1) dan pasal 170 diatur bahwa tidak ada yang namanya PHK sepihak.

Disebutkan, PHK tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali dan membayar upah dan hak hak yang biasa diterima pekerja.

“Jadi, PHK sepihak melanggar hukum,” ujar Amrizal. Kuasa Hukum Pimpinan Cabang SPAI FSPMI DKI Jakarta.

Pada kesempatan yang sama, Kardinal selaku Ketua PC SPAI FSPMI DKI Jakarta mengatakan, walaupun sudah ada aturan mengenai cara penyelesaian perselisihan PHK namun aturan tersebut sudah tak mampu lagi melindungi kepentingan pekerja.

Tetapi faktanya dengan semakin menjamurnya pola-pola PHK sepihak (melanggar hukum) yang dijadikan senjata oleh perusahaan untuk mem-PHK buruh-buruhnya.

Bahkan sudah banyak pekerja yang menjadi korban. Ada beberapa kasus selesai di tingkat bipartit karena kuatnya perjuangan serikat pekerja, namun sebagian besar kasus nya berlanjut di Pengadilan Perselisihan hubungan industrial bahkan sampai Kasasi Ke MA.

Adapun dampak dari PHK sepihak terhadap pekerja yaitu:

1. Pekerja tidak mendapatkan Upah.

2. BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan dinonaktifkan sepihak.

3. Pekerja dipaksa berjuang dalam waktu lama di pengadilan dalam keadaan lapar.

4. Keluarga pekerja turut menjadi korban dan menderita.

5. Setelah diputuskan di Pengadilan Hubungan industrial pihak pekerja menang namun perusahaan tidak dapat sanksi Pidana akibat tindakan PHK sepihak.

6. Pekerja dipaksa menerima pesangon tidak sesuai ketentuan atau tidak diberi pesangon dengan alasan kontrak kerja sudah habis.

Saat sidang Perdana di Pengadilan Perselisihan hubungan Industrial Jakarta Pusat tentang PHK sepihak terhadap 3 pekerja PT Ikapharmindo Putramas, sebuah Perusahaan Farmasi (Produksi Obat Obatan) di kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur, salah seorang pekerja mengungkapkan nasib keluarganya akibat PHK sepihak.

Padahal, anjuran Mediator Suku Dinas Jakarta Timur pada pokoknya menganjurkan agar para pekerja di panggil kerja kembali namun perusahaan menolak.

“Usia saya sudah tak muda lagi susah mendapatkan kerja. Bagaimana memenuhi kebutuhan sehari hari keluarga, biaya sewa kontrakan, biaya pendidikan dan kesehatan. Lbih menderita lagi tidak punya saudara atau orang tua untuk sekedar menumpang hidup di Jakarta,” ungkapnya sambil berlinang air mata.

“Mungkin dalam tempo satu bulan hingga dua bulan saya sebagai kepala keluarga  bisa cari pinjaman atau menjual barang-barang yang ada demi bertahan hidup. Namun untuk bulan berikutnya tidak ada pilihan saya selain terpaksa memulangkan anak istri ke kampung halaman dari pada mati kelaparan,” lanjutnya.

Proses mencari keadilan oleh pekerja akibat Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak (tanpa penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) harus dibuat terobosan oleh Negara dan pihak terkait.

Ini untuk melindungi pekerja agar kesewenang-wenangan dan tindakan keji perusahaan terhadap pekerja yang di PHK sepihak tidak terulang lagi.

Penulis: Agus Salim