PHK Saat Pandemi dan Cengkraman Omnibus Law

  • Whatsapp

Bekasi, KPonline – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia secara tegas menolak PHK yang dipaksakan ditengah pandemi yang terkesan mengada-ngada. Banyak oknum pengusaha nakal yang memaksakan PHK dengan alasan merugi di tengah pandemi harus bisa dibuktikan dengan hasil audit laporan keuangannya dan harus dirundingkan dengan pihak serikat pekerja.

Belum lagi dalam RUU Cipta Kerja atau yang lebih dikenal dengan omnibuslaw jelas semakin mempermudah PHK terhadap buruh, maka dalam setiap mimbar apapun, FSPMI dengan tegas untuk tolak dan lawan omnibuslaw selama merugikan buruh. Hal tersebut disampaikan oleh M. Indrayana, SH melalui media WhatsApp pada (21/8/2020).

Bacaan Lainnya

M. Indrayana, SH. sosok lelaki yang sederhana dan ramah serta yang digadang-gadang sebagai calon sekretaris Umum PP SPL FSPMI ini pun menambahkan alasan-alasan mengapa begitu banyak elemen buruh menolak omnibuslaw :

1. Di dalam Pasal 151 Ayat (1) UU No 13 Tahun 2003 diatur, bahwa pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.

Tetapi di dalam RUU Cipta Kerja ketentuan ini dihapus. Dengan dihapusnya ketentuan ini, maka tidak ada lagi kewajiban bagi pengusaha, serikat buruh, dan pemerintah melakukan upaya yang sungguh-sungguh mencegah agar tidak
terjadi PHK. Artinya, jika pengusaha mau melakukan PHK, ya tinggal PHK saja.

2. Di dalam Pasal 151 Ayat (2) UU No 13 Tahun 2003 diatur, apabila segala upaya
telah dilakukan, tetapi PHK tidak dapat dihindari, maka maksud PHK wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/ buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota
serikat pekerja/ serikat buruh.

Tetapi di dalam RUU Cipta Kerja ketentuan ini direvisi, menjadi berbunyi, PHK dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.

Di sini terlihat jelas, bahwa peran serikat pekerja dihilangkan. Karena PHK didasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan buruh. Sementara kita tahu, daya tawar buruh lemah. Sehingga semua buruh bisa dengan mudah di PHK.

3. Di dalam Pasal 151 Ayat (3) UU No 13 Tahun 2003 diatur, jika dalam perundingan mengenai PHK benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan
hubungan industrial. Tetapi Pasal 151 ayat (2) dalam RUU Cipta Kerja menghapus frasa ”pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh
penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial” sebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat (3) UU Ketenagakerjaan. Hal ini jelas akan membuat PHK semakin mudah. Karena sebelumnya, ketentuan sahnya PHK adalah setelah mendapat penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pengusaha sebelum melakukan tindakan PHK.

4. Dalam UU Ketenagakerjaan, jeda waktu surat peringatan 1,2,3 tidak ada, dan tidak ada kadaluarsa. Padahal di dalam UU No 13 Tahun 2003, surat peringatan hanya berlaku selama 6 bulan. Jika RUU Cipta Kerja diberlakukan, bisa saja surat peringatan 3 tahun yang lalu pun masih diperhitungkan (Pasal 151A huruf b RUU Cipta Kerja)

5. Dalam Pasal 152 UU No 13 Tahun 2003 disebutkan, permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang menjadi dasarnya.
Itu berarti, tidak boleh ada PHK sempihak. Sebelum melakukan PHK, harus dilakukan permohonan terlebih dahulu.

Tetapi di dalam RUU Cipta Kerja, ketentuan ini dihapus. Dengan demikian ke depan, pengusaha akan dengan leluasa melakukan PHK tanpa prosedur hukum sebagaimana mestinya.

Penulis : Yanto
Foto : Hendra

Pos terkait