Membaca Konsep Serikat Pekerja

  • Whatsapp

Jakarta, KPonline – Saya ikut hadir dalam pertemuan Tim Bersama serikat pekerja dengan Panja Baleg DPR RI yang membahas RUU Cipta Kerja, tanggal 18 Agustus 2020. Tim bersama inilah yang kemudian menyepakati membentuk Tim Perumus, yang terjadwal melakukan pertemuan tanggal 20-21 Agustus.

Usai pertemuan di DPR, tanggal 18 Agustus itu, kami melakukan pertemuan di kantor PP FSP KEP SPSI di Ruko Cempaka Mas.

Hasilnya, disepakati untuk menyempurnakan konsep serikat pekerja yang akan dibawa dalam pertemuan tanggal 20-21 Agustus 2020.

Penyempurnaan konsep akhirnya dilakukan di Hotel Santika, Taman Mini, tanggal 19-20 Agustus. Menghasilkan 23 rumusan terhadap pokok masalah dan penjelasan. Hasil penjabaran dari 9 alasan menolak RUU Cipta Kerja.

Dari Santika, berlanjut di Tim Perumus. Tanggal 20-21, yang disebut-sebut menghasilkan 4 kesepahaman bersama itu.

Pertemuan berbagai serikat pekerja di Kantor Pimpinan Pusat FSP KEP KSPSI, tanggal 18 Agustus 2020.

Sejak awal, proses ini diikuti oleh kawan-kawan yang tergabung dalam KSPI, KSPSI AGN, beberapa federasi yang tergabung dalam KSPSI Yoris seperti FSP LEM, dan beberapa federasi seperti FSPI, PPMI 98, dan sebagainya.

Mengapa serikat-serikat itu penting untuk disebut? Bukan apa-apa. Sebagai penegasan saja, bahwa ini adalah konsep yang disusun oleh banyak serikat. Perpaduan dari hasil kajian masing-masing elemen yang tergabung dalam tim ini.

Dalam konsep itu, tidak ada yang kita setujui dari RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. Tegasnya, kami katakan, bahwa sikap kami: MENOLAK.

Hanya klaster ketenagakerjaan? Karena konteks yang sedang dibahas adalah klaster ketenagakerjaan, kami menyatakan menolak klaster ketenagakerjaan. Sikap resminya adalah, menolak RUU Cipta Kerja (omnibus law). Tidak hanya klaster ketenagakerjaan. Kami juga ikut mengkani sub-klaster ketenagalistrikan, dan ikut menyuarakan penolakan.

Penolakan omnibus law, secara keseluruhan, akan kami suarakan pada aksi 25 Agustus nanti.

Rapat penyempurnaan konsep serikat pekerja di Hotel Santika Taman Mini, tanggal 20-21 Agustus 2020

Dalam pertemuan di tim perumus, kami memaparkan pandangan umum. Berupa 9 alasan menolak RUU Cipta Kerja, yang dikembangkan ke dalam 23 pokok permasalahan dan penjelasan.

Di antaranya, dihidupkannya kembali Putusan Mahkamah Konstitusi, sanksi pidana yang dihapus, kami juga menyinggung perkembangan industri 4.0, yang kemudian memunculkan pola kemitraan seperti ojeg online.

Perihal ojeg online sendiri, FSPMI-KSPI memiliki beberapa PUK yang tersebar di Jakarta, Bekasi, Depok, Lampung, Batam, hingga Gorontalo. Tergabung dalam Komite Aksi Transportasi Online (KATO), kami pernah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi agar mereka yang bekerja di sektor transportasi online digolongkan sebagai pekerja. Bukan mitra.

Terakhir, kami berharap agar konsep serikat pekerja menjadi sikap DPR. Di mana kami menolak seluruh klaster ketenagakerjaan, kembali pada undang-undang yang saat ini berlaku.

Empat itulah yang disebut oleh DPR sebagai kesepahaman. Bukan kesepakatan. Karena, memang, belum ada yang disepakati.

Kira-kira maksudnya, DPR memahami apa yang kita jelaskan.

Pertama soal Putusan MK, kedua hilangnya sanksi pidana, ketiga perkembangan industri 4.0, dan keempat memasukkan usulan serikat dalam Daftar Inventarisir Masalah (DIM) yang akan dibuang Fraksi. Dengan demikian, saat pembahasan RUU Cipta Kerja bersama pemerintah, sikap fraksi didasarkan pada masukan yang kita sampaikan.

Dan karena masukan kita adalah menolak pasal-pasal di dalam omnibus law, harapannya, RUU ini tidak jadi disahkan.

Pertemuan Tim Perumus Antara Serikat Pekerja dengan Panja Baleg DPR RI, tanggal 20-21 Agustus 2020.

Apakah selesai sampai di sini? Tentu saja belum. Masih panjang.

Karenanya, aksi 25 Agustus menjadi penting. Aksi ini mengusung dua isu utama: TOLAK OMNIBUS LAW dan PHK MASSAL.

Sebagaimana yang pernah kita janjikan. Sepanjang omnibus law dilakukan pembahasan, belum dibatalkan, sepanjang itu juga kaum buruh akan melakukan perlawanan.