Perwakilan Pengusaha Tidak Hadir, Rapat DPK Batam Tetap Jalan Terus

Batam,KPonline – Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Rudi Sakyakirti mengatakan pembahasan UMK akan tetap menggunakan Permenaker 18 tahun 2022 Regulasi baru ini wajib menjadi acuan, sebab, jika tidak, maka inflasi akan sulit dikendalikan pemerintah, sebab daya beli buruh menjadi rendah.

“Harus ada perwakilan dari pengusaha, buruh dan Pemerintah baru nanti nominalnya kita serahkan ke wali kota,” Tambahnya

Bacaan Lainnya

Sementara pembahasan UMK Batam 2022 sampai saat ini (29/11) masih berlangsung tanpa kehadiran perwakilan dari pengusaha.

Dan di luar gedung disnaker ratusan buruh yang tergabung dalam koalisi rakyat melakukan aksi unjuk rasa menyambangi kantor disnaker kota Batam Koalisi ini terdiri dari FSPMI,SPSI TSK,SBSI LOMENIK,FARKES KSPI, dan SPRM.

Seperti di ketahui Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepri 2023 sudah ditetapkan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad sebesar Rp3.279.194 atau naik Rp229.022. dan kini tinggal menunggu pembahasan UMK di setiap kota /kabupaten di Kepri

Ketetapan ini, ditegaskan Gubernur Kepri dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1.354 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2023. SK Gubernur ini, diteken pada deadline penetapan UMP 2023 yang diatur lewat Permenaker Nomor 18 Tahun 2022.

“Besar UMP Kepri 2023 adalah 3.279.194,” tulis Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dalam surat keputusannya, Senin (28/11) di Tanjungpinang.

Dalam SK tersebut, Gubernur Kepri juga menegaskan, bahwa UMP Kepri 2023 yang ditetapkan ini berlaku bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari satu tahun.

Sedang untuk pekerja yang masa kerjanya diatas satu tahun atau lebih, berpedoman pada struktur skala upah yang telah diberlakukan di perusahaan.

Dalam membuat keputusan ini juga, Gubernur juga menegaskan, perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari UMP, tidak dibenarkan mengurangi atau menurunkan upah.

Dalam penetapan UMP 2023 ini, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Kepri menggunakan formulasi dengan memperhatikan inflasi daerah sebesar 6,79 persen. Kemudian pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri 4,79 persen dan koefesien alfa 0,15 persen.

Lewat SK ini, Pemerintah Provinsi Kepri meminta semua pihak terkait dapat menghargai ketetapan ini. Kebijakan pengupahan yang dibuat, diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.

Sebelumnya, pembahasan Upah Minimum 2023 ditingkat Dewan Pengupahan Provinsi (DPP) Rabu (24/11/2022) lalu berakhir deadlock. Sehingga dilempar ke Gubernur Kepri, Ansar Ahmad sebagai pemegang kebijakan.

(Photo : Ali Gani)

Pos terkait