PC SPEE FSPMI Tabagsel Dukung Calon Bupati Peduli Buruh

Ketua PC SPEE FSPMI Korda Tabagsel, Roni Iskandar Tanjung (Kakan) didampingi Sekretaris, Riyadi./Maulana Syafii.

Padang Lawas, KPonline – Memasuki musim pemilihan kepala daerah (Pilkada) di sejumlah daerah kabupaten/kota di daerah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), meliputi 5 kabupaten/kota, yaitu, Kota Padangsidempuan, Kabupaten Palas, Paluta, Madina dan Kabupaten Tapsel.

Jajaran Pengurus Cabang Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPEE FSPMI) Korda Tabagsel, berkomitmen akan mendukung calon kepala daerah atau calon bupati yang peduli dengan nasib pekerja/buruh yang ada di daerah Tabagsel ini.

“Kami berkomitmen akan mendukung dan siap memenangkan calon bupati dan calon wakil bupati yang peduli dengan nasib pekerja/buruh,” ungkap Ketua PC SPEE FSPMI Tabagsel, Roni Iskandar Tanjung didampingi Sekretarisnya, Riyadi, kepada wartawan, Selasa (3/4/2018).

“Pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 ini, beberapa kabupaten/kota, seperti Padangsidempuan, Palas dan Paluta akan menggelar pesta demokrasi tersebut. Ada sebanyak 600-an anggota SPEE FSPMI yang tersebar di tiga daerah tersebut,” tambahnya.

Dikatakannya, selama setahun terakhir sejak berdirinya Kepengurusan PC SPEE FSPMI Korda Tabagsel, pihaknya sudah membentuk 6 PUK SPEE FSPMI, masing-masing di Kabupaten Palas ada 2 PUK, Kota Padangsidempuan 1 PUK dan di Kabupaten Madina sebanyak 3 PUK.

Sesuai analisa pihaknya, kata Roni, selama ini pihak pemerintah di daerah Tabagsel dinilai belum berpihak dan peduli dengan nasib dan kesejahteraan pekerja/buruh.

“Hal ini kami lihat dengan masih banyaknya perusahaaan di daerah Tabagsel yang membayar upah di bawah ketentuan UMK dan itu terlepas dari pengawasan instansi pemerintah di bidang ketenagakerjaan,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya siap membuat kontrak politik dengan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada serentak tahun 2018, dengan beberapa point kontrak politik yang harus diperjuangkan.

“Setidaknya dalam kontrak politik yang akan kita buat dengan calon bupati nanti, salah satunya, menolak upah murah dan melibatkan Serikat Pekerja FSPMI sebagai Dewan Pengupahan Daerah,” pungkasnya.

Daftar Sekarang