Pangkoorda GM DKI : Korban Berjatuhan, 1 Mei Saatnya Cabut UU Cipta Kerja

Pangkoorda GM DKI : Korban Berjatuhan, 1 Mei Saatnya Cabut UU Cipta Kerja

Jakarta, KPonline – Hadir dalam konsolidasi Jum’at sore (28/4) persiapan May Day 2023 bersama DPW FSPMI DKI Jakarta, Media Perdjoeangan berkesempatan melakukan wawancara tokoh buruh DKI Jakarta. Ia adalah Panglima Koordinator Daerah (Pangkoorda) Garda Metal DKI Jakarta, Muhammad Ferdian.

Kepada Media Perdjoeangan, Ferdian menyampaikan dampak buruk Omnibus Law bagi buruh saat ini. UU Cipta Kerja yang dipaksakan ini sudah berdampak buruk, korban buruh sudah berjatuhan dan itu nyata adanya.

Bacaan Lainnya

Oleh karenanya, sebagai Pangkoorda Garda Metal DKI Jakarta ia telah menyiapkan sedikitnya 150 sampai 200 anggota Garda Metal DKI untuk turut serta terjun langsung dalam dalam aksi May Day tahun ini.

Menjadi garda terdepan bersama 50 ribu buruh lainnya yang diperkirakan akan menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada Senin (1/5/2023) mendatang di depan Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat.

Menurutnya peringatan May Day menjadi hal yang sangat penting sebagai bentuk konsistensi perjuangan kaum buruh, oleh karenanya ia bersama barisan Garda Metal dibawah kepemimpinannya di DKI Jakarta akan ambil bagian dalam momentum yang sangat penting ini bergandengan tangan dengan serikat buruh termasuk buruh buruh dari berbagai sektor yang ada di Jakarta.

“Kita pastikan Peringatan May Day nanti ratusan Garda Metal DKI Jakarta akan hadir di Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi yang juga akan diikuti oleh anggota serikat pekerja lain didalamnya serta organisasi-organisasi pendiri Partai Buruh dengan jumlah sekitar 50 ribu orang.” ujarnya.

Ferdian menambahkan, selain di depan Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi, peringatan May Day itu juga akan dilakukan di Istora Senayan.

Ferdian juga menyampaikan apa yang menjadi tuntutan aksi FSPMI DKI pada May Day nanti, diantaranya;

1. Cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja
2. Cabut Parliamentary Trheshold 4 persen
3. Sahkan RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT)
4. Tolak Rancangan Undang Undang (RUU) Kesehatan
5. Reformasi Agraria dan Kedaulatan Pangan
6. Pilih Presiden 2024 yang Pro Buruh dan Kelas Pekerja.

(Jim).