Jakarta, KPonline – Kalau ada bantuan tetapi justru membuat kita risau, salah satunya adalah terkait dengan kartu prakerja.
Sebagai sebuah bantuan sosial, kehadiran kartu kartu prakerja sangat dinantikan. Dengan kartu ini pekerja yang ter-PHK bisa mendapatkan uang tunai, sekaligus pelatihan untuk meningkatkan kompetensi diri.
Namun demikian, kartu prakerja harus menjadi alternatif terakhir.
Prioritas utama adalah mencegah agar tidak ada PHK. Tidak ada PHK, berarti tidak perlu kartu prakerja. Jika tidak ada yang membutuhkan kartu prakerja, maka negara bisa berhemat trilyunan rupiah.
Dari data yang dilansir pemerintah, sudah ada jutaan buruh yang di PHK dan dirumahkan. Kepada merekalah kartu ini disediakan.
Seoalah-olah ada anggapan, tidak apa-apa di PHK. Kan nanti dapat kartu prakerja. Jadi, kartu pra kerja menjadi semacam pemaaf dari ketidakmampuan untuk mencegah agar buruh tidak kehilangan pekerjaan.
Padahal sudah jelas, bekerja dan adalah hak konstitusi setiap warga negara. Mereka harus dilindungi agar tidak dengan mudah di pecat begitu saja.
Maka sangat wajar jika kemudian banyak elemen yang kemudian mengkritisi kebijakan ini. Terutama terkait dengan keberadaan konten berbayar (berbasis video) yang ada di dalam kartu prakerja. Nominalnya relatif besar, yakni 1 juta untuk setiap orang peserta.
