Jakarta, KPonline – Ternyata bukan hanya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana kenaikkan iuran BPJS Kesehatan. Para netizen di twitter secara beramai ramai menggaungkan tanda pagar (tagar) #BatalkanKenaikanBPJS sebagai bentuk protes dan perlawanan atas kebijakan pemerintah saat ini. Mereka seperti bersepakat bahwa keputusan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk saat ini tidak tepat apapun alasannya termasuk defisit anggaran. Hal ini, karena kenaikan iuran tersebut akan memberatkan masyarakat dan bukan solusi untuk menyelesaikan defisit.
Pemerintah yang kreatif sedikit dong, jangan semua di bebankan rakyat, semua harus rakyat yg menanggung. Kalau seperti itu semua pun bisa#BatalkanKenaikanBPJS
— Suhari Ete (@suhariete) September 3, 2019
Hingga siang ini (3/9) tagar #BatalkanKenaikanBPJS menduduki posisi puncak trending topik di Indonesia.
https://twitter.com/fennirosa/status/1168685032933691393
Masih menurut presiden KSPI Said Iqbal, defisit anggaran BPJS Kesehatan adalah bukti ketidakmampuan manajemen BPJS dalam mengelola penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Oleh karena itu, tidak seharusnya kegagalan direksi itu dibebankan kepada rakyat dengan menaikkan iuran.
#BatalkanKenaikanBPJS @BPJSKesehatanRI @KemenkeuRI @jokowi @KomisiIX @dedeyusuf_1 pic.twitter.com/cg0NKChcGk
— FSPMI KSPI (@FSPMI_KSPI) September 3, 2019
Yang seharusnya dilakukan adalah menambah kepesertaan BPJS Kesehatan dan menaikkan besarnya iuran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibayarkan oleh pemerintah. Selain itu, Pemerintah juga harus memastikan 5% dari APBN dan 10% dari APBD (sesuai ketentuan yang diatur dalam UU Kesehatan) untuk anggaran kesehatan dialokasikan untuk BPJS Kesehatan.
(Jim).
