Menjawab Tuduhan Jika Longmarch Surabaya – Jakarta Ditunggangi Elit Politik

Jakarta, KPonline – Beragam komentar menanggapi longmarch buruh dari Surabaya – Jakarta yang sudah dilakukan sejak tanggal 5 Agustus 2018 lalu.

Sebagian besar memberikan apresiasi dan mendukung langkah para buruh. Terlebih lagi, di sepanjang perjalanan, mereka menyuarakan berbagai persoalan yang dihadapi sehari-hari oleh masyarakat, seperti kenaikan harga-harga.

Sedikit ada yang mencibir. Menuduh aksi jalan kaki ini ditunggangi elit politik. Menurut mereka, buruh hanya dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

Terhadap tudingan miring itu, tentu saja orang-orang yang mengetahui rekam jejak KSPI akan menolak. Kita sudah sangat paham dengan tabiat orang-orang yang mengatakan gerakan buruh ditunggangi. Terutama ketika KSPI mengatakan bahwa go politik sebagai salah satu strategi perjuangan.

Padahal, yang benar, justru karena kepentingan politik mereka terganggu. Mereka mencaci maki karena aspirasi politik buruh tidak sama dengan pilihan mereka. Mereka marah karena buruh mengkritisi dan membongkar kebijakan junjungan mereka yang justru merugikan rakyat.

Karena itu, buruh tidak usah risau dengan nyinyiran mereka. Musuh-musuh politik kaum buruh pastinya tidak akan tinggal diam dan berusaha mendegradasi gerakan yang dilakukan KSPI.

Lihat saja, dukungan terus berdatangan. Dari Sidoarjo, Suhari bersaksi bahwa buruh yang ikut longmarch tidak dibayar. Driver ojek online di Surabaya berterima kasih karena longmarch menyuarakan kepentingan mereka, agar ojek online diberikan perlindungan hukum. Titin, di Semarang, mengaku apa yang disuarakan buruh sesuai dengan apa yang dirasakannya.

Jika dalam longmarch para buruh ada dukungan terhadap Prabowo Subianto, bukan berarti aksi ini ditungangi. Mengapa? Karena tidak ada satu pun elit politik yang meminta agar buruh melakukan longmarch untuk mendukung Prabowo. Aksi longmarch ini, murni diinisiasi, direncanakan, dijalankan, dan didanai oleh buruh itu sendiri.

Bahwa buruh mendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019, itu memang benar. Sebab kebijakan Jokowi, oleh KSPI dinilai tidak berpihak kepada buruh. Sebut saja kebijakan mengenai upah, pemagangan, ojek online, TKA, dan sebagainya.

Kembali ke masalah longmarch.

Awalnya adalah aksi perempuan KSPI di Istana Negara pada akhir Juli 2018 lalu. Dalam orasinya, Presiden KSPI menyerukan agar permasalahan rakyat dan buruh diangkat lebih luas. Agar masyarakat paham siatusi ini, kemudian bersama-sama berjuang menuntut kepada pemerintah agar mengambil langkah.

Caranya? Longmarch menjadi pilihan. Dengan longmarch, estafet dari kota dan desa, energi perjuangan bisa disalurkan.

Jadi ketika ada yang mengatakan longmarch ini ditugangi, dalam hati saya tertawa. Karena saya tahu, apa yang dilakukan buruh tidak seperti yang mereka sangka.

Ari Wulandari, mahasiswa sebuah perguruan tinggi swasta di Jakarta.