Jakarta, KPonline – Aliansi Gerakan Rakyat Menolak World Bank – IMF terus melakukan konsolidasi. Salah satunya adalah menggelar berbagai pertemuan. Mendiskusikan berbagai langkah strategis gerakan rakyat untuk melawan pengaruh Bank Dunia.
Apalagi, World Bank – IMF akan melakukan annual meeting di Bali pada bulan Oktober 2018. Ini adalah momentum yang pas untuk menyuarakan penolakan terhadap sejumlah agenda Bank Dunia yang hendak mendikte negara.
Beberapa serikat buruh, seperti GSBI dan KSPI, tergabung dalam aliansi gerakan rakyat ini. Dan memang, serikat buruh harus berdiri di garda depan perlawanan. Terlebih lagi, dalam laporan kerjanya, Bank Dunia telah menusuk jantung kaum buruh.
Bagaimana tidak? Bank Dunia meminta agar negara-negara miskin maupun berkembang mengurangi sejumlah peraturan ketenagakerjaan. Di antara aturan yang dimaksud adalah soal upah minimum, pesangon, serta wewenang pemberi kerja dalam merekrut atau menghentikan pekerjanya. Dengan kata lain, Bank Dunia menghendaki pasar kerja yang benar-benar fleksibel. Mudah merekrut dan mudah pula memecat.
Dalam laporan kerja bertajuk World Development Report 2019 halaman 117, disebutkan, “Peraturan ketenagakerjaan— termasuk upah minimum, hambatan dalam keputusan perekrutan dan pemecatan, dan uang pesangon —membuat perusahaan terlalu mahal dalam menyesuaikan tenaga kerjanya untuk mengakomodasi perubahan teknologi.”
Upah dan hubungan kerja merupakan dua hal yang sangat substansial. Sebab ia berhubungan dengan kepastian kerja dan kepastian pendapatan. Jika dua hal itu hilang, hubungan industrial akan mirip dengan perbudakan.
Dengan kebijakan seperti ini, buruh bisa dipecat kapan saja dan bisa diupah berapa saja. Tak peduli jika upahnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Itulah yang saya maksud, Bank Dunia telah menusuk jantung buruh.
Di tengah situasi saat ini, ketika Indonesia terlilit hutang Bank Dunia, bukan tidak mungkin kebijakan itu akan dipaksakan. Lihat saja. Dorongan untuk merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang salah satunya untuk menghilangkan pesangon, memperluas outsourcing, dan menghilangkan upah minimum makin menguat.
Bahkan, yang sudah terlihat di depan mata, ada upah minimum di bawah upah minimum. Upah padat karya dan upah pedesaan, sebagai contoh.
Kembali ke Aliansi Gerakan Rakyat Menolak World Bank – IMF, tidak berlebihan jika kita berharap aliansi ini mampu memberikan perlawanan yang sengit terhadap agenda jahat Bank Dunia. Tentu saja, ini diawali dari diri kita untuk ikut berpartisipasi.
Dalam waktu dekat, kita akan melakukan aksi bersama dengan berbagi elemen terkait upah. Selain untuk memperjuangkan kenaikan upah 2019, pada saat yang sama, kita juga akan menyuarakan sekuat tenaga untuk menolak agenda Bank Dunia.
Bersiaplah…
