Surabaya, KPonline – Beberapa waktu lalu Menaker mencoba menghadang rencana aksi buruh pada saat Mayday. Dikeluarkan surat edaran yang disampaikan kepada pemerintah daerah, intinya meminta agar uruh yang merasa sudah sejahtera difasilitasi untuk membuat panggung hiburan, donor darah, tanam pohon, hingga jalan sehat.
Tetapi himbauan itu diabaikan oleh beberapa elemen buruh. Mereka tetap melakukan aksi. Tidak hanya di wilayah Jakarta, tetapi di seantero negeri. Termasuk di Jawa Timur.
Saat ini tampaknya semakin banyak buruh yang menyadari bahwa pemerintah tidak berpihak pada kaum kecil. Terlihat, ada banyak sekali peraturan yang sangat timpang. Lihat bagaimana pemerintah yang mempermudah para pengusaha dalam melakukan usahanya. Sejak mulai mendirikan perusahaan, kemudahan mendapatkan lahan, tarif listrik yang murah bagi Industri, dan se-abreg aturan lain.
Tapi bagaimana dengan peraturan untuk buruh? Lihatlah PP 78/2015 yang membatasi kenaikan upah minimum. Padahal, di saat yang sama pemerintah tidak bisa menekan harga kebutuhan pokok. Tarif listrik dinaikkan. Biaya pendidikan dan kesehatan juga masih terbilang mahal.
Bagi buruh yang sadar maka dalam memperingati Mayday tidak ada pilihan selain diisi dengan turun ke jalan melakukan demonstrasi. Jalur diskusi dengan pihak-pihak terkait sudah ribuan kali dilakukan. Namun semuanya dianggap angin lalu. Tak diabaikan.
Di Jawa Timur, Kantor Gubernur yang berada di jalan Pahlawan Surabaya menjadi titik aksi Mayday Tahun 2017. Tugu Pahlawan kembali menjadi saksi bisu perjuangan kaum tertindas.
Setidaknya ada tiga puluh ribu massa aksi yang memadati ruas jalan di depan kantor orang nomor satu di Jawa Timur itu. Berbagai warna bendera serikat pekerja terlihat berkibar-kibar. Peluh keringat menjadi teman. Panasnya matahari menaungi aksi hari ini.
Dalam aksinya, buruh sama sekali tidak melakukan tindakan anarkis. Semua terkoordinasi rapi. Bahkan saat penataan barisan massa FSPMI yang dipimpin oleh KC FSPMI Kota Surabaya Doni Ariyanto sangat terlihat kerja samanya dengan kepolisian sehingga perjalanan masyarakat umum tetap bisa berjalan dengan lancar. jika ada sedikit kelambatan arus lalu lintas sangatlah wajar mengingat ada sekitar 30 ribu massa aksi yang harus di tata. Hal ini terlihat di jalan Blauran sekitar 3 Killometer dari jalan Pahlawan. Setelah barisan dipersiapkan, mulai dari pembawa bendera FSPMI, mobil komando, pasukan pembawa spanduk tuntutan, kemudian massa aksi.
Setelah barisan rapi, longmarch pun di lakukan. Aparat kepolisian bertindak cepat dengan melakukan pengalihan lalu lintas.
Sementara buruh melakukan longmarch, di dalam kantor Gubernur para perwakilan buruh melakukan pertemuan dengan Gubernur yang di dampingi oleh Kepolisian dan TNI. Sesaat setelah massa aksi berada di lokasi mereka pun keluar untuk menyampaikan menemui para buruh yang melakukan aksi.
Massa aksi yang datang dari berbagai elemen SP/SB se Jatim terlihat tertib. Seperti dalam sebuah ruang musyawarah mufakat dengan dimoderatori Ketua SPL FSPMI kab Sidoarjo Heri Novianto para orator menyuarakan tuntutanya secara bergantian. Semua saling menghormati. Bahkan terlihat masing-masing orator berorasi secara singkat untuk memberi kesemptan yang lain agar bisa bersuara. Sungguh satu pemandangan yang sangat indah.
Selanjutnya para perwakilan buruh dan Gubernur secara bergantian memberikan sambutan. Diawali oleh Ketua DPW FSPMI Jawa Timur Pujianto, dari SPSI Sukardji sampai akhirnya Sekjen DPW FSPMI Jazuli yang menyampaikan hasil pertemuan, antara lain:
1. Gubernur Jawa Timur akan meneruskan semua usulan dan/atau aspirasi pekerja/buruh Jawa Timur yang kewenangan memutuskannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
2. Perihal penetapan dan implementasi UMSK yang dipandang belum sesuai dengan ketentuan perundang undangan, Gubernur akan melakukan rekoordinasi dengan Bupati Sidoarjo, Bupati Pasuruan, Bupati Mojokerto, Bupati Gresik dan Walikota Surabaya dengan memperhatikan permasalahan yang terjadi di masing-masing daerah.
3. Terhadap disparitas besaran UMK antara Kabupaten dengan kota dalam satu wilayah (Pasuruan dan Mojokerto) dan disparitas antar daerah di Jawa Timur, Gubernur akan berkoordinasi dengan kepala daerah tentang survey KHL dan meminta Dewan Pengupahan Provinsi memantau pelaksanaan survey tersebut.
4. Terhadap pelaksanaan pembayaran upah yang tidak sesuai dengan UMK, Gubernur akan berkoordinasi dengan instansi terkait.
5. Untuk meningkatkan pelayanan Ketenagakerjaan di Jawa Timur Gubernur akan melakukan penataan personil pegawai pengawas Ketenagakerjaan di daerah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan sebaran industry di Kabupaten/kota.
Merasa hasil pertemuan yang hanya berisi janji dan janji, maka para perwakilan buruh yang berada diatas mobil Komando masing-masing pun berkomentar dan menyayangkan kenapa hanya bisa berjanji tidak ada kepastian.
Maka selanjutnya Gubernur Jawa Timur Soekarwo memberikan sambutannya dengan bersahaja dan diselingi dengan canda, dirinya “Dalam satu pemerintahan jika ada satu tuntutan memang tidak bisa diputuskan saat itu juga. Harus ada koordinasi dengan pihak terkait, pengkajian dan lain lain. Jika ada yang menuntut terus diputuskan seketika, itu namanya Paguyuban.”
Namun pria yang akrab disapa Pakdhe ini menambahkan bahwa pada hari Rabu nanti (03/05/2017) dirinya akan menindak lanjuti hasil pertemuan hari ini tentang penetapan dan implementasi UMSK yang belum sesuai dengan ketentuan, utamanya untuk daerah Sidoarjo dan Pasuruan yang telah memenuhi syarat.
Mendengar itu, massa aksi pun berteriak “hidup buruh “ dan sekali lagi Gubernur Soekarwo pun menimpali sembari tersenyum. “Iyo-iyo hidup nek ga hidup ga tutuk kene (iya iya hidup kalau tidak hidup ya tidak disini).”
Pakdhe Karwo juga meneriakkan “Selamat memperingati hari buruh se Dunia.”
Lalu peringatan Mayday hari ini ditutup dengan memanjatkan doa agar semua tuntutan bisa segera terwujud.
