Jakarta, KPonline–Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar Pertemuan Inisiasi Program Kerja KSPI–SASK Finland–Union Aid Abroad APHEDA bertajuk “Building Trade Union Power for Climate Justice and Energy Democracy – 4032” di Kantor Pusat KSPI/FSPMI Lantai 3, Rabu, 3 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal yang sangat menentukan bagi keberlanjutan kerja sama internasional hingga tahun 2031. Narasumber utama dalam pertemuan tersebut adalah Aulia Hakim (Chechen) yang memaparkan arah strategis implementasi program selama fase perencanaan enam bulan pertama.
Dalam paparannya, Aulia Hakim menegaskan bahwa perubahan iklim bukan lagi sekadar persoalan lingkungan, melainkan telah menjadi isu ketenagakerjaan yang secara langsung memengaruhi keberlangsungan industri, keamanan kerja, hingga masa depan jutaan pekerja. Karena itu, serikat pekerja tidak boleh hanya menjadi penonton dalam proses transformasi ekonomi menuju industri rendah karbon, tetapi harus menjadi aktor utama yang memastikan seluruh proses transisi berlangsung secara adil dan tidak mengorbankan hak-hak buruh.
Program kerja sama KSPI, SASK Finland, dan APHEDA sendiri telah berjalan sejak 2022 dan berhasil memperkuat kapasitas organisasi serikat pekerja melalui pendidikan, pelatihan, penelitian, advokasi kebijakan, dialog sosial, hingga pendampingan penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Berbagai capaian tersebut menjadi fondasi penting untuk memasuki fase baru yang lebih luas dan lebih strategis.
Memasuki periode 2026, enam bulan pertama menjadi fase yang sangat krusial. Seluruh implementasi program akan menjadi tolok ukur bagi keberlanjutan kemitraan internasional hingga 2031. Karena itu, setiap kegiatan dituntut berjalan secara terukur, akuntabel, efektif, dan mampu menunjukkan kapasitas organisasi dalam mengelola program yang berdampak nyata bagi penguatan gerakan buruh.
Pada fase sebelumnya, program difokuskan pada empat sektor prioritas, yakni otomotif, garmen dan tekstil, kimia, serta semen. Kini cakupan diperluas dengan melibatkan sektor retail serta farmasi dan kesehatan. Penambahan dua sektor tersebut merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan perjuangan serikat pekerja dalam menghadapi tantangan digitalisasi, perubahan pola kerja, transformasi industri, hingga dampak krisis iklim terhadap dunia kerja.
Bagi empat sektor yang telah terlibat sejak awal, fokus program diarahkan pada penguatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sektoral dengan memasukkan prinsip-prinsip Just Transition, perlindungan lingkungan kerja, peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pengembangan keterampilan pekerja, serta penguatan mekanisme dialog sosial. Sementara sektor retail serta farmasi dan kesehatan akan memulai dari pendidikan dasar, sosialisasi, dan pengorganisasian agar isu krisis iklim menjadi bagian dari agenda perjuangan serikat pekerja di sektor tersebut.
Pertemuan ini juga menjadi forum untuk menyamakan persepsi seluruh federasi anggota KSPI mengenai arah kebijakan, target program, mekanisme pelaksanaan, sistem monitoring dan evaluasi, pelaporan, hingga penyusunan rencana aksi tahun pertama. Seluruh peserta berasal dari enam federasi anggota KSPI, yakni FSPMI, FSPKEP-KSPI, FSP ISSI, SPN, FSP Aspek Indonesia, serta FSP Farkes Reformasi yang mewakili enam sektor prioritas program.
Melalui program ini, KSPI menegaskan bahwa perjuangan serikat pekerja tidak hanya berkutat pada persoalan upah, PHK, maupun hubungan industrial semata. Gerakan buruh juga harus mampu menjawab tantangan global berupa perubahan iklim, transformasi energi, digitalisasi industri, dan perubahan pola produksi yang berpotensi memengaruhi keberlangsungan pekerjaan jutaan buruh Indonesia.
Kick Off Meeting ini menjadi titik awal konsolidasi nasional untuk memastikan seluruh sektor memiliki komitmen yang sama dalam membangun kekuatan serikat pekerja yang lebih modern, progresif, dan mampu memperjuangkan transisi berkeadilan. Keberhasilan fase perencanaan enam bulan ini akan menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan kerja sama KSPI, SASK Finland, dan APHEDA hingga tahun 2031 serta memperkuat posisi gerakan buruh Indonesia dalam menghadapi tantangan dunia kerja di masa depan.