Kontroversi Vaksinasi Gotong Royong Covid-19 Berbayar, Aktivis Buruh Perempuan Bekasi Angkat Bicara

  • Whatsapp

Bekasi, KPonline – Mulai Senin (12/7/2021), masyarakat Indonesia dapat melakukan vaksinasi berbayar di sejumlah klinik Kimia Farma. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pahala N Mansury mengatakan, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 individu tersebut merupakan upaya untuk mempercepat penerapan vaksinasi gotong royong.

Program tersebut dilakukan untuk memfasilitasi kebutuhan vaksinasi Covid-19 yang mengalami peningkatan selama beberapa pekan terakhir.

Bacaan Lainnya

Sementara itu, Direktur Utama Kimia Farma Verdi Budidarmo mengatakan, pada tahap awal, layanan vaksinasi Covid-19 individu akan tersedia di 8 klinik yang berada 6 kota di Jawa dan Bali.

Namun secara perlahan, perusahaan farmasi pelat merah itu akan memperluas jangkauan layanan vaksinasi berbayar tersebut, termasuk ke pusat-pusat perbelanjaan di kota-kota besar.

Menanggapi vaksinasi gotong royong berbayar anggota DPR RI Komisi IX Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menyampaikan bahwa vaksinasi gotong royong berbayar bertolak belakang dengan apa yang disampaikan presiden Joko Widodo sebelumya bahwa vaksinasi gratis untuk rakyat.

“Selain itu yang dipahami masyarakat terkait vaksin gotong royong adalah untuk pekerja, pegawai swasta yang pembayarannya ditanggung secara gotong royong oleh pengusaha dan pemerintah bukan peserta penerima vaksin yang membayar secara pribadi,” jelasnya.

Ia menambahkan jenis vaksin yang diberikan dalam vaksin gotong royong adalah sinopharm dengan harga Vaksinasi yang cukup tinggi mencapai kisaran Rp.800.000 untuk dua dosis tentu sangat membebani masyarakat, selain itu juga dikuatirkan terjadi monopoli dan penimbunan vaksin dalam proses vaksinasi gotong royong berbayar yang bisa didapatkan di klinik atau apotik kimia Farma.

Ketua KC FSPMI Bekasi Sukamto kepada media Perdjoeangan menuturkan, Vaksinasi gotong royong berbayar tidak sejalan dengan apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo di berbagai media.

“Rakyat punya hak yang sama dalam kondisi pandemi covid-19 ini, terkait pemberian vaksinasi tidak ada pembeda untuk si kaya maupun si miskin semua punya hak yang sama,” kata Sukamto.

Di tempat terpisah, Koordinator Daerah Media Perdjoeangan Bekasi Wiwik Aswanti pun turut angkat bicara mengenai vaksin berbayar ini.

“Sebenarnya program vaksinasi gotong royong dengan berbayar ini akan membebani ekonomi masyarakat. Seharusnya masyarakat harus dipermudah dalam mendapatkan vaksin ini dan gratis,” ungkap Wiwik.

Aktivis buruh perempuan Bekasi ini menambahkan, kalau dihitung-hitung masyarakat untuk bisa mendapatkan vaksin gotong royong jenis sinopharm ini maka harus bayar sendiri setidaknya 800 ribu lebih, itu akan memberatkan.

“Masyarakat bayar 800 ribu lebih itu untuk 1 orang dengan dosis 2 kali penyuntikan. Bagaimana jika ia seorang buruh pabrik dan keluarganya juga harus divaksin? UMK Bekasi yang berada di kisaran 4 jutaan, upahnya akan tergerus hanya untuk membayar vaksin saja. Ini yang sebenarnya juga akan menjadi masalah,” tambahnya. (Yanto)

Pos terkait