Ketua DPW FSPMI DKI Jakarta: Kami Akan Lawan Kebijakan UMP DKI 2018

Ketua DPW FSPMI DKI Jakarta, Winarso.

Jakarta, KPonline – Seperti di diberitakan sebelumnya, pada tanggal 1 November 2017 Gubernur DKI Jakarta telah memutuskan UMP DKI 2018 sebesar Rp 3.648.045 atau sebesar 8,71%. Ini adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah78 tahun 2015.

Di sisi lain, sesuai dengan tahapan yang sudah dilalui, Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta memberikan rekomendasi sesuai dengan nilai KHL sebesar Rp 3.6 juta.

Nilai tersebut diperoleh melalui mekanisme survei komponen KHL yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, yakni UU Ktenagakerjaan. Demikian disampaikan Ketua DPW FSPMI Provinsi DKI Jakarta.

:Kalau dicermati antara PP dengan undang undang, seharusnya yang diikuti adalah Undang-Undang,” kata Winarso.

Menurutnya, pekerja selalu taat kepada peraturan. Oleh karenanya pihaknya selalu mendorong dalam penetapan UMP DKI 2018 agar menggunakan Undang-Undang.

“Sangat mengherankan justru ketika penetapan itu dilakukan pemerintah mengabaikannya,” ujarnya.

“Kami pekerja sangat kecewa dengan penetapan tersebut. Seyogyanya pemerintah lebih bijaksana dengan memperhatikan hasil survey pasar yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta.”

Lebih lanjut Winarso mengatakan, “Jelas ini ada unsur yang membuat Gubernur tidak mempedulikan rekomendasi besaran UMP dari pekerja yang sebesar Rp 3,9 juta.”

Oleh karena itu, serikat pekerja akan melawan sikap pemerintah yang memang tidak berpihak kepada pekerja.

“Penetapan UMP DKI 2018 adalah fakta di mana pemerintah tidak mempedulikan aspirasi pekerja. Maka kami menyatakan sejak saat ini kami melawan arogansi pemerintah dengan cara apapun,” pungkasnya.