Bogor, KPonline, – Marak terjadi kericuhan bahkan berakhir dengan bentrokan antara pendemo dengan pihak aparat. Bahkan di Jakarta, aksi penolakan Undang-undang Omnibus Law berakhir dengan kerusuhan. Antara pihak yang melakukan aksi unjuj rasa dan pihak aparat memang seringkali bertabrakan kepentingan. Padahal hal tersebut bisa diredam dengan penampilan seorang kepala daerah ditengah-tengah aksi massa. Takut jadi sasaran amuk massa ? Atau khawatir kepala benjol karena terkena lemparan batu yang salah sasaran ? Kenapa kepala daerah harus takut, dan kenapa juga harus khawatir ?
Gubernur dan Bupati atau Walikota, seringkali menjadi sasaran empuk melampiaskan kekesalan warga masyarakat. Terlebih-lebih disaat hangat-hangatnya issue Omnibus Law, yang kerapkali menjadi ajang tawuran dan perang terbuka, antara pendemo dengan pihak aparat. Padahal, kepala daerah bisa menjadikan momentum tersebut, sebagai ajang menaikan elektabilitas. Nggak percaya ? Tengok saja apa yang telah dilakukan oleh Anies Baswedan, tatkala pihak pendemo yang menolak Undang-undang Cipta Kerja mulai kelelahan dipinggiran air mancur Bunderan Hotel Indonesia.
Pendemo yang mayoritas adalah mahasiswa tersebut, mengelu-elukan nama Anies Baswedan. “Menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara. Dan saya pastikan, hak tersebut tetap terjaga, hak itu tidak hilang. Karena hal itulah yang menjadikan negara kita merdeka. Dan akan saya sampaikan, akan saya teruskan aspirasi saudara-saudara,” itulah kutipan kata-kata Anies pasca aksi unjuk rasa menolak Undang-undang Cipta Kerja pada 8 Oktober 2020 yang lalu. Dan walah. Seketika itu juga pendemo tenang, dan berangsur-angsur meninggalkan tengah-tengah kota Jakarta dalam keadaan porak poranda.
Itu karena Anies, mendapatkan kepercayaan dan simpati dari warga masyarakat Jakarta. Sehingga pengendalian massa aksi yang tadinya beringas dan penuh amarah, pun relatif lebih mudah. Benarkah ? Entahlah.
Selain menggunakan lisan yang mampu menyejukkan disaat-saat massa aksi sudah memuncak, sering kali kepala daerah menggunakan tulisan sebagai daya tawar kepada pendemo. Tidak lain dan tidak bukan, agar massa aksi tidak meneruskan aksi mereka hingga malam hari. Jika kerumunan massa aksi masih juga tidak terurai, hingga pada akhirnya sangat mungkin pecah kericuhan, bahkan tidak jarang berbuntut panjang hingga terjadi kerusuhan.
Akhir-akhir ini, kepala daerah selalu “ditodong” surat pernyataan oleh pendemo yang menolak Undang-undang Cipta Kerja. Surat pernyataan tersebut seringkali baru dibuat dan ditanda tangani di detik-detik akhir pertunjukan tawuran dan perang antara lemparan batu dari mahasiswa dengan tembakan peluru karet dan asap gas air mata dari pihak aparat. Ketika korban telah berjatuhan, bersimbah darah, luka dan penuh air mata, surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani seorang kepala daerah, barulah diterbitkan. Miris. Kenapa tidak dari awal saja ? Sebelum rakyat yang jadi korban keganasan pihak aparat keamanan.
Akan tetapi, setelah ditelaah lebih lanjut, ternyata isi surat pernyataan kepala daerah dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, hampir secara keseluruhan isinya sama. Kebetulankah atau memang telah dikondisikan ? Dan kalimat sakti yang sering tertera didalam surat pernyataan tersebut, kurang lebih isinya seperti ini. “Aspirasi dari para pendemo yang menolak keras Undang-undang Cipta Kerja, akan kami sampaikan dan kami teruskan.”
Baik lisan maupun tulisan, dari setiap pernyataan kepala daerah selalu memiliki aura yang cukup mendapatkan perhatian. Karena baik pernyataan lisan maupun pernyataan tulisan tersebut mengandung sebuah harapan, dari orang-orang yang dahaga akan keadilan. Dan terkecohnya para pendemo yang menolak Undang-undang Cipta Kerja ini, seakan-akan dimanfaatkan oleh sebagian orang-orang yang memiliki kepentingan. Dan lucunya, mereka para pemilik mandat itu, percaya saja dengan pernyataan-pernyataan kepala daerah, yang nyata-nyatanya mereka telah bermain kata-kata. Sekedar penghibur bagi rakyat yang telah terluka, sekedar pemanis bagi rakyat yang telah dibodoh-bodohi oleh sebagian orang yang berkepntingan nan bengis.
Rakyat seperti anak Kecil yang diberikan balon ketika menangis oleh Ayahnya. Dan sang Ayah berharap, tangisan si Kecil bisa mereda, setidaknya hingga Pilpres 2024. Ehh upss. (RDW)
