Kemudahan Dirikan Serikat Pekerja Belum Mampu Menyatukan Buruh Indonesia

Kemudahan Dirikan Serikat Pekerja Belum Mampu Menyatukan Buruh Indonesia

Bekasi, KPonline – Ketika dikekang, serikat buruh tak berkembang. Saat dibebaskan, menjadi tak terorganisir dengan baik. Semua berjalan sendiri-sendiri dan merasa paling benar.

Yel-yel “Buruh bersatu tak bisa dikalahkan!” nampaknya tak asing di telinga kita saat organisasi serikat buruh melakukan aksi mogok atau unjuk rasa menyuarakan aspirasinya. Baik itu ketika mengadvokasi suatu kasus ataupun mengusung isu kebijakan perburuhan.

Ungkapan itu, justru menunjukkan kondisi riil bahwa berbagai organisasi serikat pekerja saat ini belum bisa disatukan dengan cara menggalang kekuatan bersama untuk satu tujuan yakni mensejahterakan buruh.  

Kebebasan berserikat telah dibuka lebar sejak pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi ILO No. 87 Tahun 1948 dan disahkannya UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh, gerakan serikat buruh masih sulit disinergikan untuk mencapai tujuan bersama. Akibatnya, terhadap persoalan yang sebenarnya menjadi isu bersama, berbagai organisasi serikat pekerja cenderung berjalan sendiri-sendiri.

Terlebih persoalan di tingkat kebijakan, kebijakan perburuhan belum berpihak pada buruh. Sebut saja persoalan sistem buruh kontrak, praktek outsourcing, dan politik upah murah yang saat ini merajalela menggerogoti serikat pekerja dan buruh Indonesia melalui wabah omnibus law undang-undang cipta kerja.

Indonesia terbilang paling mudah dalam membentuk serikat pekerja/buruh hanya dengan 10 pekerja menyatakan bergabung bisa terbentuk serikat pekerja unit, coba tengok kondisi beberapa negara kondisi serikat pekerjanya lebih berat dibandingkan di Indonesia yang coba penulis dikutip laman resmi ITUC sebagai berikut :

Di Mesir, diperkirakan sejak tahun 2018 ketika semua serikat pekerja independen dibubarkan, jumlah serikat pekerja independen telah berkurang dari 1.500 menjadi sekitar 150. Pihak berwenang sering kali memberikan hambatan yang tidak masuk akal dalam upaya mendaftarkan serikat pekerja.

Di Myanmar, otoritas militer menculik seorang pemimpin serikat pekerja dan menahannya selama lima bulan sebelum dia dijatuhi hukuman tanpa pendampingan hukum atas tuduhan terorisme.

Sembilan pemimpin serikat pekerja di Kamboja diadili karena terlibat dalam pemogokan damai melawan pengrusakan serikat pekerja di sebuah kasino, sementara protes massal terhadap reformasi pensiun di Perancis ditindas dengan kekerasan oleh polisi.

Salah satu contoh yang mengejutkan adalah Mahkamah Agung di Makedonia Utara mengalihkan properti Federasi Serikat Buruh Makedonia (CCM) kepada negara, sehingga secara efektif melegitimasi pengambilalihan paksa atas properti serikat pekerja.

Kenya, polisi dengan kekerasan membubarkan protes damai di Nairobi yang menyerukan agar dokter magang diberikan penempatan setelah banyak penundaan dalam proses penempatan. Di Panama, kantor serikat pekerja yang mengatur tindakan menentang konsesi pertambangan dibakar. Anggota serikat pekerja dan pekerja meninggal karena kekerasan atau dibunuh di enam negara : Bangladesh, Kolombia, Guatemala, Honduras, Filipina, dan Republik Korea.

Para pekerja menghadapi kekerasan ketika mereka mencoba berorganisasi dan menuntut kondisi yang lebih baik di 44 negara, termasuk di Sri Lanka.

Setiap tahun, Indeks Hak Global ITUC menilai negara-negara berdasarkan kepatuhan mereka terhadap hak-hak buruh kolektif dan mendokumentasikan pelanggaran hak-hak yang diakui secara internasional oleh pemerintah dan pengusaha.

Pada tahun 2024, berikut adalah 10 negara dengan jumlah pekerja terburuk : Bangladesh, Belarus, Ekuador, Mesir, Eswatini, Guatemala, Myanmar, Filipina, Tunisia, dan Türkiye.

Sementara di Indonesia kemudahan membentuk serikat pekerja akhirnya melahirkan ratusan Federasi dan konfederasi, sebagaimana kita ketahui di Indonesia tahun 2024 tercatat dalam laman resmi kemenaker ada sebanyak 161 Federasi dan 16 Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh.

Selain bertambahnya federasi atau konfederasi, kemudahan dalam regulasi dan persyaratan pembentukan Serikat pekerja selanjutnya muncul dari dalam organisasi itu sendiri, seperti menurunnya kepercayaan ‘trust’ dari anggota kepada pengurus, korupsi, tidak keterbukaan perbedaan pendapat yang kadang dipertajam sehingga menjadi sebuah permasalahan yang akhirnya berujung perpecahan.

Kini hadir dan lahir kembali Partai Buruh yang dibangkitkan oleh 19 elemen serikat pekerja/buruh namun juga belum mampu menyatukan buruh Indonesia untuk bersatu lebih kuat. Hal ini dibuktikan dengan tidak lolosnya Partai Buruh melenggang ke Senayan pada pemilu legislatif Febuari 2024 yang lalu.

Melalui tulisan ini saya mengajak buruh Indonesia bersatu dalam satu naungan rumah besar Partai Buruh agar cita-cita mewujudkan negara kesejahteraan segera tercapai. Federasi boleh beda, konfederasi boleh tak sama tapi rumah kita buruh Indonesia sama yaitu Partai Buruh. (Yanto)