Purwakarta, KPonline-Angin politik ketenagakerjaan tampaknya sedang berubah arah. Setelah bertahun-tahun suara buruh lebih sering terdengar dari jalanan, mimbar aksi, dan pagar-pagar kawasan industri, kini sebagian suara itu mulai masuk ke ruang-ruang pengambilan keputusan negara.
Pelantikan Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan menjadi penanda bahwa isu buruh tidak lagi hanya dibicarakan di luar pagar istana, melainkan telah memiliki jalur komunikasi langsung ke pusat kekuasaan.
Untuk diketahui, Said Iqbal merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Ketua Majelis Nasional Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Presiden Partai Buruh.
Dan bagi rakyat pekerja, momen ini dipandang sebagai harapan baru. Namun bagi sebagian pengusaha yang selama ini terbiasa menjalankan praktik-praktik ketenagakerjaan yang menyimpang, situasi tersebut bisa menjadi pertanda datangnya kabut hitam.
Kabut itu bukan ancaman. Ia adalah bayang-bayang dari transparansi.
Ia bukan badai. Ia adalah pertanggungjawaban.
Selama bertahun-tahun, tidak sedikit pekerja yang mengeluhkan praktik hubungan industrial yang jauh dari kata ideal. Mulai dari penggunaan tenaga kerja kontrak berkepanjangan, pengabaian hak normatif, lembur yang tidak dibayar sesuai ketentuan, hingga berbagai bentuk pemberangusan serikat pekerja atau union busting. Berbagai kasus tersebut kerap menjadi temuan organisasi buruh maupun laporan pengawas ketenagakerjaan di berbagai daerah.
Dalam narasi sastra kehidupan industri, ada pengusaha yang membangun perusahaan seperti membangun rumah bersama pekerjanya. Namun ada pula yang menjadikan pekerja sekadar mesin produksi, komponen yang dianggap bisa diganti kapan saja ketika mesin keuntungan harus terus berputar.
Mereka yang selama ini nyaman bersembunyi di balik tumpukan laporan keuntungan mulai melihat perubahan arah angin.
Sebab ketika tokoh buruh berada lebih dekat dengan pusat kekuasaan, berbagai persoalan yang dahulu harus menempuh perjalanan panjang dari pabrik ke kementerian kini berpotensi lebih cepat sampai ke meja pengambil keputusan.
Tentu saja, masuknya tokoh buruh ke dalam lingkaran pemerintahan bukan berarti seluruh persoalan ketenagakerjaan akan selesai dalam semalam. Sejarah menunjukkan bahwa kebijakan publik membutuhkan proses panjang, kompromi, serta dukungan banyak pihak. Namun kehadiran representasi buruh di lingkungan strategis pemerintahan setidaknya membuka ruang baru bagi aspirasi pekerja untuk didengar secara lebih langsung.
Di sinilah ironi mulai terasa.
Mereka yang selama ini memperlakukan pekerja secara manusiawi kemungkinan tidak memiliki alasan untuk khawatir. Sebaliknya, mereka yang terbiasa mengakali aturan mungkin mulai gelisah melihat perubahan konfigurasi kekuasaan tersebut.
Karena sesungguhnya yang ditakuti bukanlah seorang tokoh buruh.
Yang ditakuti adalah terbukanya jendela pengawasan.
Yang dikhawatirkan bukanlah serikat pekerja.
Yang mengusik kenyamanan adalah kemungkinan praktik-praktik lama yang selama ini tersembunyi menjadi terang-benderang.
Kabut hitam itu perlahan turun bukan ke atas pabrik yang patuh terhadap aturan, melainkan ke atas mereka yang selama ini berdiri di atas fondasi pelanggaran hak pekerja.
Di tengah perubahan tersebut, kaum buruh yang biasa termarjinalkan berharap hubungan industrial Indonesia memasuki babak baru yang lebih berkeadilan. Sebab kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha sesungguhnya bukan dua kutub yang saling bertentangan. Keduanya justru dapat berjalan beriringan apabila dibangun di atas prinsip dialog, kepatuhan hukum, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Kini sejarah sedang menulis halaman baru.
Dari jalanan menuju istana.
Dari pengeras suara aksi menuju ruang rapat kenegaraan.
Dan ketika suara buruh mulai terdengar lebih dekat dengan pusat kekuasaan, sebagian pengusaha mungkin melihat harapan. Namun bagi pengusaha hitam yang selama ini menganggap hukum hanya pajangan dinding, kabut hitam tampaknya mulai menyelimuti cakrawala mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com