Jelang Unjuk Rasa, Pemerintah Kota Cimahi Audiensi dengan Buruh

Jelang Unjuk Rasa, Pemerintah Kota Cimahi Audiensi dengan Buruh

Posted by

Cimahi, KPonline, Rabu, 21 Februari 2018 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Walikota Gedung A Jl. Rd. Demang Harjakusumah Blok Jati Kel. Cibabat Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi berlangsung audensi antara pemerintah Kota Cimahi yang diwakili oleh Wakil Walikota Letkol (Purn) Ngatiyana dengan DPC SPN dan PC SPA FSPMI yang di pimpin oleh Dadan Sudiana, Ketua DPC SPN serta Jujun Juansyah Ketua KC FSPMI Bandung Raya.

Audensi ini terkait rencana aksi unjuk rasa DPC SPN dan PC SPA FSPMI Kota Cimahi, yang akan berlangsung besok, (Kamis, 22 Februari 2018) kaitannya dengan permasalahan UMSK dan PERDA Ketenagakerjaan. Audiensi ini terwujud berkat upaya pendekatan humanis oleh pihak-pihak terkait.

Perwakilan buruh yang hadir meminta pemerintah Kota Cimahi segera memberlakukan UMSK Kota Cimahi tahun 2018 dan meminta pelaksanaan Perda No 8/2015 Ketenagakerjaan dipatuhi oleh pengusaha.

Dadan Sudiana pada kesempatan tersebut mengatakan terkait PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan pihaknya belum mendengar atau adanya langkah – langkah dari Pemerintah Kota Cimahi dalam menyikapi hal tersebut.

Kemudian mengenai skala upah di Wilayah Kota Cimahi Dadan berharap adanya titik terang demi kesejahteraan buruh,  selain itu dorongan pemerintah dirasakan masih kurang sehingga para pengusaha masih banyak yang tidak membayarkan upah sesuai dengan kewajiban.

“Saya berharap audensi ini menghasilkan hal yang positif guna menyikapi aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan besok hari, maka kami meminta kepada pihak Pemerintah untuk merealisasikan apa yang menjadi tuntutan kami. Dan saya berharap perusahaan tekstil yang ada di kota Cimahi agar dimasukan kepada sektor unggulan,” ungkap Dadan.

Sedangkan Ketua KC FSPMI Bandung Raya, Jujun Juansyah mengatakan pihaknya berharap kedepan mengenai UMSK di Kota Cimahi cepat terselesaikan, karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kelancaran hidup buruh dan meminta kepada pihak pemerintah agar mengeluarkan surat himbauan kepada seluruh perusahaan untuk melaksanakan Perda No 8 tahun 2015.

“Jika pemerintah kesulitan menentukan sektor unggulan, kami siap membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Saya juga berharap pemerintah kota Cimahi mendorong pihak perusahaan agar bisa berdiskusi/berunding dengan buruh untuk membahas upah sektoral,” jelas Jujun.

Sedangkan Yayan Mulyana selaku Pangkorda Garda Metal menyatakan harus adanya aturan baku terkait upah sektoral karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap jenis usaha lainnya. “Kami minta adanya langkah nyata dari pihak pemerintah dalam menyikapi permasalahan ini karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan buruh,” tambah Yayan.

Menanggapi tutuntan tersebut, pemerintah kota Cimahi berjanji akan merealisasikan Perda No 8 tahun 2015 dan UMSK di Kota Cimahi. Seraya meminta buruh untuk selalu berkomunikasi dengan dengan steak holder jika ada permasalahan ketenagakerjaan.

Pemerintah juga berjanji akan berkoordinasi dengan Apindo serta menekankan agar permasalahan tersebut untuk segera diselesaikan  apabila Apindo tidak mampu maka pihak pemerintahlah yang akan menyelesaikanya.

Saat menutup audiensi tersebut, pemerintah berjanji kedepan akan mengundang pihak Apindo, Perusahaan dan Serikat Pekerja untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pemerintah kota Cimahi pada audiensi tersebut diwakili oleh Wakil Walikota Cimahi Letkol (Purn) Ngatiyana, Asisten Pemerintahan Dra. Maria Fitriana, M.M, Kadisnaker Supendi Hariyadi,  S.IP, Sekdisnaker Dedi S, S.H, Kabid HI dan linwas Disnaker Drs. Asep. (DR)

Facebook Comments

Comments are closed.