Iuran Menunggak, Pekerja non PNS di Lingkungan Dinas Dinonaktifkan Dari BPJS Kesehatan

  • Whatsapp

Sidoarjo, KPonline  – Tidak dapat dipungkiri bahwa kesehatan itu berharga. Bagi para pekerja, keberadaan jaminan kesehatan yang iurannya dipotong dari upahnya kemudian dibayarkan oleh pemberi kerja kepada BPJS kesehatan selaku pengelola, menjadi sangatlah bermanfaat untuk pekerja dan keluarganya.

Namun hal itu tidak terjadi pada para pekerja non PNS yang ada di salah satu lingkungan dinas Sidoarjo. Belum digedoknya anggaran dari Pemda menyebabkan untuk sementara jaminan kesehatan mereka dinon aktifkan dari BPJS kesehatan.

Bacaan Lainnya

Pekerja Non PNS atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan pekerja kontrak dilingkungan dinas Sidoarjo menggantungkan gaji dan jaminan sosialnya dari alokasi APBD yang hingga awal Maret ini belum digedok.

Tim pemantau jaminan sosial Jamkeswatch Sidoarjo menemukan hal ini dari keluhan salah seorang PPTK yang tidak ingin disebutkan namanya.

” Anggaran belum turun mas, jadi jaminan kesehatan kita non aktif. Kalau ada yang sakit, terpaksa pakai umum,” ujar salah seorang PPTK harian lepas di temui di sebuah fasilitas kesehatan.

” Mendaftarkan dan membayar Jaminan Sosial itu kewajiban pemberi kerja. Pemda harusnya komitmen dan memberi contoh yang baik, ini kok pekerjanya malah dinonaktifkan padahal gajinya sudah dipotong dan potongannya diluar ketentuan lagi, ” jelas Khoirul Anam, pengurus Jamkeswatch Sidoarjo saat diwawancarai media.(3/3/18)

Lebih jauh Anam mengatakan bahwa Jamkeswatch akan menelusuri dan mengawal hal ini. Dari klarifikasi tim jamkeswatch di BPJS kesehatan Sidoarjo didapatkan informasi bahwa ada tunggakan yang belum dibayar oleh dinas karena APBD belum digedok.

Ketika tim jamkeswatch Sidoarjo meminta klarifikasi ke dinas yang bersangkutan, salah seorang staff dinas membenarkan hal tersebut. Mereka beralasan bahwa sistem close payment BPJS kesehatan tidak jelas, sehingga beberapa pekerja terpaksa dinonaktifkan.

Sungguh ironi di tengah persiapan perlindungan kesehatan semesta namun ternyata Pemda tidak berkomitmen dan berkontribusi dalam program nasional yang seharusnya wajib dijalankan.

” Apabila indikasi iuran yang sudah dipotong tetapi tidak dibayarkan dan adanya potongan iuran pekerjanya sebesar 2 % dari gaji sesuai kontrak kerja itu benar adanya, jamkeswatch akan memperingatkan Pemda Sidoarjo dan BPJS kesehatan untuk memperbaikinya, sebelum berujung gugatan hukum oleh peserta. Ini permasalahan serius, ” Ujar Anam menegaskan.

Kontributor Sidoarjo – KhA

Pos terkait