Pasuruan, KPonline – Mengapa Buruh Go Politik? Karena biar ada yang mewakili kepentingan buruh di Parlemen.
Di sisi lain, ini juga hasil amanat dari kongres 2016 di Surabaya, Rapimnas DPP FSPMI, dan Rakercab KC Kab. Pasuruan.
“Buruh juga jangan apatis terhadap politik. Karena sikap ini memang mereka yang ciptakan agar buruh jangan ikut-ikutan dalam kegiatan politik. Buruh cukup kerja di Pabrik saja, agar mereka para oknum politisi biar tidak ada yang menggantinya,” ujar Widi Sasongko saat mengisi acara Membership Meeting di Rumah Makan Kebon Pring Pasuruan, Minggu (20/01/2019).
Dalam kesempatan ini, Widi Sasongko yang merupakan ketua Tim Pemenangan Pemilu KC Pasuruan memaparkan kondisi persoalan buruh sekarang.
Diantaranya, perubahan sistem industri menjadi sistem robot, kuatnya posisi pemerintah dan pengusaha dalam menentukan kebijakan, maraknya penggunaan tenaga kerja asing unskilled, dan kesejahteraan buruh menurun karena adanya PP 78 Tahun 2015.
Untuk mengatasi masalah tersebut maka inilah strategi buruh sejahtera KLA (Konsep, Lobby, Aksi). Apabila masih belum berhasil maka lewat jalur Hukum dan yang terakhir melalui Politik.
Dalam negara demokrasi, kita mengenal eksekutif (Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota), legislatif (DPR, DPD, DPRD I Provinsi, DPRD II Kabupaten/Kota), dan yudikatif (MA, MK).
Nah yang nomer 3 ini untuk mengawasi dan menguji bahwa produk hukum/undang-undang ini sudah sesuai aturan atau tidak.
Terakhir pria dengan ciri khas yang selalu mengajak audiens untuk berinteraksi ini mengingatkan kembali kepada semua peserta yang hadir untuk mengingat-ingat nama caleg buruh, dari partai apa, nomor urut berapa serta sebanyak mungkin untuk mengajak teman, saudara, keluarga untuk mencoblos mereka.
Penulis: Dede Faisal RA/Pasuruan
