Indonesia Dibelit Pengangguran

Jakarta, KPonline – Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dinilai gagal memanfaatkan jumlah penduduk yang banyak dan proporsi angkatan kerja yang tinggi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, Indonesia juga masih dibelit dengan tingkat pengangguran yang mencapai 5,61 persen dari jumlah penduduk.

Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) memperkirakan bonus demografi Indonesia akan berakhir sekitar 2030-an. Demikian dilansir dari cnnindonesia.com.

Bacaan Lainnya

Penduduk Indonesia diproyeksikan akan berjumlah 285 juta pada 2025 dan 306 juta pada 2035. Dengan asumsi angka partisipasi angkatan kerja kurang lebih sama dengan saat ini, akan terdapat sekitar 196 juta angkatan kerja pada 2025 dan sekitar 210 juta angkatan kerja pada 2035.

Guru Besar FEB UI Sri Moertiningsih Adioetomo mengkritik, pemerintah terlalu terbuai pada euforia sisi positif bonus demografi. Namun belum banyak dibahas secara eksplisit apa yang mungkin terjadi kalau bonus demografi tidak dimanfaatkan dengan baik.

“Bonus demografi tidak bisa dipetik tiba-tiba. Harus ada upaya untuk mempersiapkan manusia yang berkualitas, yang harus dimulai sejak manusia masih ada dalam kandungan hingga menjelang akhir hidupnya,” ujar Sri Moertiningsih, Selasa (28/2).

Sebetulnya, secara demografis struktur umur penduduk Indonesia sudah sangat mendukung untuk menopang laju pertumbuhan ekonomi. Karena jumlah anak-anak berkurang dan jumlah penduduk yang memasuki usia kerja meningkat dan mendongkrak produktivitas ekonomi.

“Ibaratnya saat ini rumah tangga sudah tidak dibebani anak-anak lagi sehingga ekonomi lebih mudah melaju. Landasan ini sudah ada, tetapi kalau dilihat dari penyerapan tenaga kerja, Indonesia memang belum siap menghadapi bonus demografi,” ujarnya.

Menurut Sri, untuk menghadapi bonus demografi terdapat pokok-pokok strategi yang harus diperhatikan seperti pendidikan sejak dini, program kerja bagi generasi muda, peningkatan peran perempuan serta menciptakan lingkungan yang ramah bagi lansia.

“Tinggal kebijakan ekonominya bisa membantu penyerapan tenaga kerja atau tidak dengan menyediakan pekerjaan yang layak, membantu masyarakat bisa menabung, tabungan itu secara makro bisa diinvestasikan untuk membantu pertumbuan ekonomi,” ujarnya.

Saat ini, menurutnya kebijakan ekonomi yang telah dirilis oleh pemerintah memang turut membantu mengurangi angka pengangguran. Namun perlu dilakukan evaluasi kembali atas efektivitasnya dalam mengurangi angka pengangguran.

“Di Thailand tingkat penganggurannya hanya 0,56 persen. Hampir seluruh warganya punya pekerjaan. Itu bukti pemerintahnya berhasil memberdayakan masyarakatnya ke sektor yang kecil sekalipun,” pungkasnya.

Pos terkait