Hasil Pemeriksaan di PT BRI (Persero) Tbk. Kisaran Diterima KOSPLSM Labuhanbatu

  • Whatsapp

Rantauprapat, KPonline-Pengawas Ketenaga Kerjaan Provinsi Sumatera Utara Wilayah -IV (Wasnaker Provsu Wil-IV) melalui suratnya bernomor :387/DTK-SU/WIL-IV/2020, menyerahkan Informasi Hasil Pemeriksaan (IHP) PT Bank Rakyat Indonesia (PT BRI (Persero)Tbk.Kantor Cabang (Kanca) Kisaran.

Disampaikan Wardin Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC.FSPMI) Labuhanbatu kepada Wartawan KP.Online di Rantauprapat, Selasa (11/08)

“IHP ini erat kaitannya dengan kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Siti Fatimah Buruh/Teller PT BRI (Persero) Tbk.Kanca Kisaran beberapa waktu yang lalu, dan kami memang meminta kepada Wasnaker Provsu Wil-IV untuk memeriksa dan menertibkan semua sistim hubungan kerja terhadap pekerja yang pekerjaannya termasuk kepada pekerjaan pokok, seperti Account Officer, Costumer Service, Costumer Relation, Teller dan analis kredit, yang hubungan kerjanya berdasarkan kontrak /Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di tetapkan menjadi Pekerja tetap atau berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ( PKWTT), sehingga kedepan tidak terjadi lagi PHK dengan alasan habis kontrak, atau karena usia yang belum mencapai batas usia pensiun.

Kita berharap dengan adanya penertiban hubungan kerja ini, pekerja akan PHK setelah mencapai usia pensiun normal pada umur 55 Tahun dan mendapatkan pesangon.

Jangan dikarenakan ingin mengejar target keuntungan PT BRI (Persero),Tbk dan perusahaan Perbankkan lainnya atau perusahaan jasa keuangan (Finance) sesuka-sukanya memanipulasi peraturan- perundangan yang dampaknya sangat merugikan Buruh” Jelas Wardin.

Lebih lanjut Wardin mengatakan” Sebagai langkah kongkrit perubahan hubungan kerja tersebut kami juga akan menyurati Dinas Tenagakerja, Kabupaten Batubara, Asahan, Kotamadya Tanjung Balai Labuhanbatu Raya, meminta agar didalam melaksanakan tugasnya tidak terkesan ada main mata dengan pihak perusahaan perbankkan dan/atau perusahaan jasa keuangan (Finance), Dinas Tenagakerja wajib memeriksa dokumen kontrak kerja dari semua Bank, karena Dinas Tenagakerja bertanggung jawab terhadap pencatatan kontrak kerja yang disampaikan oleh Perusahaan Perbankkan, dan /atau Perusahaan Jasa Keuangan (Finance), mereka digaji dari negara untuk bekerja me gimplementasikan dengan benar 4 Fungsi Pemerintah dibidang ketenagakerjaan, jangan karena kondisi ketidak tahuan Buruh tentang regulasi ketenagakerjaan lantas dimanfaatkan oleh Dinas Tenagakerja untuk kepentingan pribadi, dengan berkolusi dengan Perusahaan Perbankkan dan/atau Perusahaan Jasa Keuangan ( Finance) Ucap Wardin sedikit emosi.

Iskandar Zulkarnain,ST.Kepala Unit Pelayanan Teknis (Ka UPT) Wasnaker Provsu Wil-IV,melalui Erik Irawan,SH.Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan saat dikonfirmasi Wartawan Selasa (11/08), membenarkan,

“Informasi Hasil Pemeriksaan di PT BRI (Persero) Tbk, yang kami lakukan pada tanggal 21 Juli 2020 secara tertulis melalui surat sudah kami serahkan kepada pelapor Koalisi Organisasi Serikat Pekerja dan Lembaga Swadaya Masyarakat ( KOSPLSM) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia ( FSPMI) dan Team Investigasi Penyelamatan Aset Negara Republik Indonesia (TIPAN-RI) Labuhanbatu, bahwa dari hasil pemeriksaan kami sudah menerbitkan Nota-I, kepada PT BRI (Persero) Tbk.Kantor Cabang Kisaran, dan dalam waktu 14 hari bila pihak PT BRI (Persero) Tbk, Kantor Cabang Kisaran tidak menyerahkan laporan yang kami minta,maka kami dari Wasnaker Provsu Wil-IV akan menindak lanjutinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku” Jelasnya.

Ketika kepada Erik Irawan,SH dipertanyakan,apakah masih ada pekerja yang bekerja pada pekerjaan yang jenis dan sifatnya sebagai pekerjaan pokok, hubungan kerjanya berdasarkan PKWT, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan ini, membeberkan” dari hasil pemeriksaan kami memang masih menemukan pekerja yang bekerja pada pekerjaan pokok, hubungan kerjanya berdasarkan PKWT, diduga hal yang sama dilakukan disemua Bank, dan hal inilah yang harus kami tertibkan, sebab sesuai dengan ketentuan regulasi tentang ketenagakerjaan, semua jenis pekerjaan yang berhubungan langsung kepada proses produksi atau pekerjaan pokok, tidak dibenarkan hubungan kerjanya berdasarkan PKWT/ kontrak” Jelas Erik Irawan,SH.(Anto Bangun)