Laporan UtamaOpini

Harga Sebuah Produktivitas

Jakarta, KPonline – Ketika menjadi moderator seminar yang diselenggarakan KSPI-JILAF pada pertengahan Oktober 2019 lalu, ada pernyataan narasumber yang menarik perhatian saya. Menurut si narasumber yang berasal dari kalangan pengusaha tersebut, “Pengusaha tidak keberatan membayar upah tinggi, tetapi jangan ketinggian.”

Menariknya, pernyataan tersebut disampaikan oleh dua narasumber yang berbeda, di tempat seminar yang berbeda. Perlu diketahu, saat itu KSPI-JILAF menyelenggarakan seminar di Bogor dan Surabaya. Ndilalah, baik di Bogor maupun di Surabaya, nara sumber yang berasal dari Apindo menyampaikan pernyataan yang sama.

Tidak apa-apa upah tinggi, asalkan jangan ketinggian. Saya berkesimpulan, bahwa ini adalah sikap resmi dari para pengusaha di Indonesia.

Lalu dilanjutkan, upah di Indonesia juga lebih tinggi dari beberapa negara di ASEAN.  Selain itu, produktivitas buruh di Indonesia masih rendah. Oleh karena itu, kesimpulan dia, upah di Indonesia saat ini sudah terlalu tinggi.

Benarkah demikian? Pada tahun 2014, Badan Pusat Statistik (BPS) melansir, kebutuhan hidup masyarakat Jakarta rata-rata sebesar Rp 7.500.726 per bulan untuk setiap rumah tangga. Sedangkan secara nasional, rata-rata biaya hidup di perkotaan sebesar Rp 5,6 juta.

Itu kebutuhan untuk tahun 2014. Dengan kata lain, di tahun 2019 ini, kebutuhan masyarakat sudah meningkat pesat. Artinya adalah, upah yang diterima buruh masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan yang seharusnya mereka tanggung. Dengan kata lain, upah di Indonesia tidak ketinggian. Bahkan masih kurang tinggi.

Bukankah UMK adalah untuk pekerja lajang? Mari kita lihat praktiknya. Di banyak perusahaan, UMK adalah upah maksimal di perusahaan.

Selain itu, upah bukan untuk pekerja lajang. Di Indonesia, setiap keluarga merupakan satu kesatuan. Jangankan yang sudah menikah, seringkali yang masih lajang pun memberikan sebagian upahnya untuk membantu orang tua.

Dan, memang, itulah substansi dari upah. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Sengaja saya tulis tebal kalimat ” termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya.” Ini untuk mempertegas, bahwa upah juga mencakup tunjangan untuk pekerja dan keluarganya. Itu artinya, upah bukan semata-mata untuk si pekerja itu sendiri.

Maka wajar jika buruh menuntut nilai UMK yang layak. Karena dia akan berkorelasi dengan kebutuhan hidup.

Biasanya para pengusaha akan beralibi, jika produktivitas buruh di Indonesia rendah. Terhadap pernyataan ini, saya hanya mau bilang begini.  Di line produksi, antara pengusaha dan buruh mari kita adu; siapa yang lebih cekatan dan menghasilkan lebih banyak barang?