Riau, KpOnline- Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kuantan Singingi, Jon Hendri, SE, menilai tingginya garis kemiskinan Kuantan Singingi (Kuansing) sebesar Rp751.174 per kapita per bulan menunjukkan bahwa biaya hidup masyarakat di daerah ini relatif tinggi dan perlu dibaca bersamaan dengan kebijakan pengupahan.
Ia mengaitkan kondisi tersebut dengan kenaikan UMK Kuansing 2026 sebesar 6,95 persen menjadi Rp3.949.466,98, naik dari Rp3.692.796,76 pada 2025.
“Kalau dihitung secara matematis, UMK memang berada di atas garis kemiskinan. Tapi ketika pekerja menanggung keluarga, hitungannya menjadi berbeda. Jika satu keluarga terdiri dari tiga orang, maka garis kemiskinan yang harus dilewati mencapai sekitar Rp2.253.522 per bulan (Rp751.174 x 3). Ini yang perlu dipahami dalam melihat realita kesejahteraan pekerja,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).
Jon Hendri juga mengakui bahwa peningkatan ekonomi Kuansing dalam beberapa tahun terakhir memang banyak ditopang sektor perkebunan sawit. Namun, menurutnya, dampak itu lebih dirasakan oleh masyarakat pemilik kebun, sementara bagi kalangan pekerja, terutama buruh, peningkatan tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan kenaikan kesejahteraan.
“Pertumbuhan ekonomi dari sawit itu nyata, tapi manfaat terbesarnya dirasakan pemilik lahan. Sementara di sektor buruh, kami masih menemukan upah yang belum sepenuhnya memenuhi standar UMK yang telah ditetapkan pemerintah,” katanya.
Karena itu, FSPMI mendorong para pemberi kerja di Kuansing tidak hanya patuh terhadap ketentuan UMK, tetapi juga memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para buruh melalui kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Litbang Kuantan Singingi, Hendra Roza, menyampaikan bahwa angka kemiskinan Kuansing pada 2025 turun menjadi 6,99 persen, atau turun sekitar 0,9 persen dibanding 2024. Secara peringkat di Riau, Kuansing berada di posisi kelima daerah dengan tingkat kemiskinan terendah, membaik dibanding 2024 yang berada di posisi keempat.
Menurut Hendra, tren penurunan ini dipengaruhi beberapa faktor penting. Di antaranya adalah meningkatnya harga komoditas pertanian, terutama kelapa sawit dan padi, yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat Kuansing. Ketika harga komoditas membaik, daya beli masyarakat ikut terdongkrak dan berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan.
Selain itu, perputaran ekonomi dari agenda budaya tahunan Pacu Jalur Kuantan Singingi juga memberi kontribusi signifikan. Kegiatan tersebut mendorong sektor perdagangan, jasa, transportasi, dan UMKM lokal sehingga terjadi peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
Meski demikian, Hendra menegaskan bahwa tantangan terbesar Kuansing adalah tingginya garis kemiskinan yang mencapai Rp751.174 per kapita per bulan, tertinggi ketiga di Riau setelah Pekanbaru dan Bengkalis. Artinya, standar kebutuhan hidup minimum masyarakat Kuansing relatif lebih mahal dibanding sebagian besar daerah lain di provinsi ini.
Karena itu, Pemkab Kuansing pada 2026 akan menyelaraskan program daerah dengan program nasional, terutama dalam penguatan ekonomi masyarakat berbasis UMKM, pertanian, dan sektor produktif lainnya, dengan target penurunan angka kemiskinan yang lebih signifikan pada 2027 mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com