Bandung, KPonline – Ribuan Buruh yang bergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Rabu, 21/9/2022 diantaranya FSPMI, FSP LEM SPSI, FSP KEP SPSI, SPN dan lainnya melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Barat.
Perwakilan aksi unjuk rasa diterima oleh pemerintah provinsi Jawa Barat dengan membawa tiga tuntutan yaitu Tolak kenaikan Harga BBM, Tolak dan Cabut Omnibuslaw undang-undang Cipta Kerja, sesuaikan upah 2022 sebesar 24 % dan naikkan upah pekerja tahun 2023 sebesar 24%.
Bukan hanya itu, Koordinator Aksi dari KSPSI Roy mengungkapkan, Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law beserta turunannya yang sudah disahkan membuat nasib buruh semakin sulit.
“Seperti pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga. Oleh karena itu, KSPSI, KSPI Jawa Barat kembali menggelar unjuk rasa di Kantor Gubernur dan DPRD Jabar,” kata dia.
Roy menuturkan, ada beberapa tuntutan yang akan disampaikan buruh besok. Yaitu, meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM, mencabut UU Cipta Kerja Omnibus Law, dan menyesuaikan upah buruh 2022 sebesar 24 persen serta menaikkan upah buruh tahun 2023 sebesar 24 persen.
“Inflasi kita juga sebelum kenaikan BBM itu 4,8 di bulan Juli. Apalagi dengan kenaikan BBM ini, pakar ekonomi termasuk pemerintah memprediksi juga akan mencapai 6-8 persen, masa upah buruhnya enggak naik,” tuturnya.
Sementara ketua DPW FSPMI Jawa Barat, Suparno, S.H saat ditemui koran Perdjoeangan usai menyampaikan orasi mengatakan bersama dengan federasi lain di Jawa Barat akan membicarakan langkah selanjutnya untuk mengadakan aksi yang lebih besar lagi pasalnya perjuangan upah ditentukan di tahun 2023.
“Gubernur Jawa Barat akan berakhir masa baktinya kalau tidak salah di bulan Mei 2023, maka kita tidak butuh lagi janji tapi bukti upah 2023 harus lebih baik,” pungkasnya.
Namun hingga berita ini dirilis perwakilan massa aksi buruh yang diterima pemerintah provinsi Jawa Barat belum kunjung keluar, akan tetapi massa aksi masih setia menunggu bersama 4 mobil komando yang masih terparkir di depan Gedung Sate. (Yanto)
